DJP Ramal Shortfall Pajak 2019 Bakal Lewati Rp140 Triliun

Senin, 25 November 2019 16:33 Reporter : Anggun P. Situmorang
DJP Ramal Shortfall Pajak 2019 Bakal Lewati Rp140 Triliun ilustrasi pajak. ©Istimewa

Merdeka.com - Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal, mengatakan kekurangan penerimaan pajak atau shortfall pada tahun 2019 akan melebihi Rp140 triliun. Kehilangan penerimaan tersebut disebabkan kondisi ekonomi yang tengah lesu.

"Kalau melihatnya sih, artinya dari laporan semester I saja kita sudah lebih besar dari tahun lalu. Tahun lalu shortfall di kisaran Rp110 triliun, sementara di evaluasi semester I, Ibu (Sri Mulyani) menyampaikan waktu itu Rp140 triliun, itu saja lebih besar," ujarnya di Kawasan Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

Yon mengatakan, sampai dengan Oktober 2019 baru terkumpul Rp1.018,47 triliun atau 64,56 persen dari target APBN tahun ini sebesar Rp1.577 triliun. Penerimaan tersebut tumbuh 0,23 persen (yoy) jika dibandingkan dengan tahun lalu yang tumbuh 16 persen.

Namun demikian, DJP memastikan tidak ada langkah eksesif yang akan dilakukan untuk mengejar target penerimaan. Usaha ekstra yang dilakukan oleh otoritas akan dilandaskan basis data yang kuat, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan baru hingga akhir tahun.

"Segala macam upaya itu (peningkatan pajak) kita lakukan termasuk extra effort. Sepanjang upaya tersebut dilakukan dengan prudent, data valid dan tidak terabas kanan kiri. Sampai dengan September ini extra effort itu sudah sekitar Rp120 triliun," tandasnya.

1 dari 1 halaman

Kemenkeu Janji Kejar Pajak Netflix Cs Dalam 2 Bulan

kejar pajak netflix cs dalam 2 bulan rev1

Kementerian Keuangan terus berupaya mengejar pajak industri digital, seperti Netflix. Netflix adalah salah satu penyedia layanan media streaming digital yang berkantor pusat di Los Gatos, California.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengatakan, pemerintah akan berupaya mengejar pajak Netflix dalam dua bulan ke depan. Tidak hanya Netflix tetapi juga perusahaan asing lain sejenis.

"Kita terus, khususnya dalam 2 bulan ke depan ini. Apalagi kita melihat denyutnya untuk kegiatan usaha itu bertambah kita memang fokus dan kita lihat secara spesifik perusahaan yang seperti itu," ujarnya di Kemenkeu, Jakarta, Senin (18/11).

Dia mengatakan, pemerintah akan terus berupaya mengejar pajak perusahaan yang beroperasi di Indonesia namun tidak memiliki kantor di Indonesia. Dia juga meminta perusahaan tersebut membuat kantor cabang.

"Konteksnya apabila dia memenuhi kriteria sebagai BUT (Badan Usaha Tetap), kita memang meminta mereka untuk mendaftarkan diri. Secara prinsip memang begitu. Karena BUT adalah subjek pajak dalam negeri," jelasnya.

Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana mengejar pajak industri digital seperti Netflix. Netflix adalah salah satu penyedia layanan media streaming digital yang berkantor pusat di Los Gatos, California. [bim]

Baca juga:
Bos Pajak Kejar Pajak Youtuber Berpenghasilan Rp1 Miliar
Peringati Hari Guru, DJP Kenalkan Pajak kepada Mahasiswa dan Pelajar
Implementasi SIN Dapat Dongkrak Rasio Pajak hingga 19 Persen
Mantan Dirjen Pajak Sosialisasikan SIN Kepada Wisudawan STPI

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini