Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) klaim mempunyai sistem terintegrasi untuk mengetahui atau melacak pembayaran SPT dari Wajib Pajak (WP). Jika ternyata kurang, Ditjen Pajak bakal melakukan pemeriksaan ulang dan akan diketahui jumlah pajak yang kurang bayar tersebut.

"SPT-nya Rp 1 miliar, laporkan Rp 600 juta tuh dikira DJP tidak tahu. Dia lupa ketika nulis harga pokok, saat yang sama dia akan lakukan pelaporan pembukuan, dia jual ke orang lain, yang beli barang bersangkutan sebagai harga pokok, dan orang ini laporlah ke DJP," ujar Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Edi Slamet Irianto di Bali, Kamis (25/2).

Edi menjelaskan, jika data antar perusahaan dan mitranya ini berbeda maka akan dicek kembali pemberitahuannya. Terutama yang berhubungan dengan proyek pemerintah lebih mudah ketahuan ketika ada manipulasi.

"Kita cross check SPT-nya, ini betul berbeda, ketika berbeda ketika dari data pihak lain yang diterima beda. Apalagi kalau ini sering berhubungan dengan pemerintah, proyek pemerintah, otomatis ada laporan dari bendaharawan," kata dia.

Selain itu, Ditjen Pajak juga memiliki data perusahaan ketika melakukan ekspor dan impor. Sehingga, yang dilaporkan harus sama dengan data arus transaksi barang yang diperjualbelikan.

"Kita punya data lagi, bagaimana kalau ke luar negeri? Dia ekspor-impor kita dapat data, jadi di sini Ditjen pajak harus pastikan SPT yang dilaporkan itu memang laporan yang cerminkan keadaan objektifnya karena wajib pajak disuruh perintahkan bayar pajak sesuai dengan seharusnya enggak boleh kurang dan lebih," pungkas dia.