Merdeka.com - Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (DJP) menyatakan pihaknya telah mengantongi nama perusahaan pengemplang pajak penghasilan. Saat ini pihaknya tengah memeriksa para perusahaan tersebut.

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Dirjen Pajak, Dasto Lediyanto, menjelaskan setiap Kantor Pajak Pratama (KPP) sudah memiliki data perusahaan mana saja yang akan diperiksa. Salah satu indikatornya adalah jika perusahaan tersebut memiliki banyak karyawan.

Pemeriksaan tahap pertama ini baru terlihat hasilnya di akhir semester satu mendatang. Namun, dia enggan menyebut temuan apa saja yang sudah berhasil diungkap DJP sampai saat ini.

"Apabila ada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyetoran PPh 21, Ditjen Pajak sudah menyiapkan sanksi," ujarnya saat ditemui di Garut, Jawa Barat, Jumat (1/3).

DJP mengindikasi terdapat oknum perusahaan tidak melaporkan dan membayar PPh 21 secara penuh, tetapi hanya di kisaran 80-95 persen saja dari total kewajiban setoran pajak. Padahal perusahaan tersebut tetap memotong gaji karyawannya secara utuh.

Dasto melanjutkan jenis sanksi yang dikenakan antara lain perusahaan tersebut harus membayar kekurangan setoran PPh plus sanksi dua persen per bulan, dengan maksimal 24 bulan. Hal ini terdapat dalam surat ketetapan pajak kurang bayar (SKP-KB).

"Artinya untuk sanksi denda itu maksimal mencapai 48 persen," tuturnya.

Proses pemeriksaan ini akan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi terhadap cara penghitungan PPh, bagaimana pelaporan yang diberikan serta pembayaran dari perusahaan ke kantor pajak. Selanjutnya DJP akan melakukan pemeriksaan data dan juga dapat dilakukan dengan wawancara karyawan perusahaan untuk mengecek ulang.

"Pengecekannya itu bisa dilihat dari cara menghitung PPh 21 sudah benar belum, atau ada kesalahan penghitungan saat menyetor apa tidak," jelasnya.

Seperti diketahui, tahun ini penerimaan pajak diharapkan bisa mencapai Rp 1.042 triliun. Sedangkan berdasarkan realisasi penerimaan PPh 2012 yang totalnya mencapai Rp 445 triliun, sumbangan dari PPh 21 sekitar Rp 100 triliun lebih tahun lalu.