Merdeka.com - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merealokasi anggaran sebesar Rp2,89 triliun dari total pagu anggaran 2021 senilai Rp11,1 triliun.

"Kemenhub melakukan refocusing dan realokasi anggaran sebesar Rp12,44 triliun. Adapun alokasi anggaran di perkeretaapian 2021 sebesar Rp2,89 triliun atau 26,3 persen dari pagu," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Zulfikri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (28/1).

Dari Rp11,1 triliun tersebut berupa rupiah murni Rp6,9 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp4,04 triliun, Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp90,5 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp12,5 miliar.

Namun Zulfikri merinci terdapat sejumlah anggaran yang tidak dapat dihemat dengan total Rp4,9 triliun atau 72,85 persen dan pagu anggaran 2021. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang (nonoperasional), pencegahan Covid-19 dengan total Rp253,12 miliar.

Kemudian, subsidi perintis (carry over 2020 dan 2021) Rp320,86 miliar, perawatan prasarana kereta api (IMO) Rp1,2 triliun, kontrak tahun jamak yang telah berjalan Rp3 triliun, pendukung SBSN Rp152,44 miliar dan pembayaran tunggakan Rp32,31 miliar.

Zulfikri menjabarkan sejumlah kegiatan prioritas nasional yang juga masih bisa ditunda antara lain pembangunan jalur layang KA lintas Medan - Binjai, reaktivasi KA menuju Tanjung Mas, pembangunan jalur KA ganda KA antara Solo - Semarang fase 1, dan juga kegiatan pendukung pelayanan.

Menurut dia, realokasi anggaran memang akan berdampak kepada pencapaian pemenuhan kegiatan prioritas.

Program Strategis 2021

Namun Zulfikri menegaskan masih ada program strategis yang difokuskan pada 2021 yang menyangkut peningkatan konektivitas.

"Peningkatan konektivitas perkeretaapian melalui pembangunan jalur KA kota antarkota untuk mendukung prioritas nasional dan bidang. Peningkatan keselamatan perkeretaapian di antaranya melalui peningkatan jalur KA, pelaksanaan perawatan pengoperasian prasarana perkeretaapian negara pada wilayah Sumatera, Jawa," ujarnya.

Dia menargetkan penyerapan anggaran 2021 yakni 96,34 persen di mana lebih tinggi dari realisasi penyerapan anggaran 2020, yaitu 93,85 persen.

"Tahun 2021 penyerapan harus lebih baik lebih dari 95 persen. Prognosa akhir 2021 ditargetkan 96,34 persen dan penyerapan 2021 dapat tersebar merata di pertengahan tahun tidak menumpuk di akhir tahun," ujarnya.