Merdeka.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan tidak membantah jika masih ada pungutan liar (pungli) di instansinya. Banyaknya pungutan liar ini didapat dari laporan masyarakat melalui SIPUMA (Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat).

Kepala Pusat Kepatuhan Internal DJBC, Oentarto Wibowo, menyebut dari laporan masyarakat melalui SIPUMA memang tidak semuanya benar. Namun ada yang benar dan langsung ditindaklanjuti.

"Itu pengaduan masyarakat melalui telepon, fax, email, surat kaleng, sms kaleng banyak juga.

Memang ada masukan, ada yang akurat (pengaduan pungli) dan tindak. Kami sudah tindak lanjuti yang akurat," kata Oentarto di kantornya, Jakarta, Jumat (1/11).

Oentarto mengimbau kepada masyarakat agar ikut mengadukan jika adanya pungutan liar. Dia menjamin keamanan sang pengadu tersebut karena identitasnya akan dirahasiakan.

"Ada pengaduan kami akan rahasiakan. Tidak perlu khawatir kerepotan nanti orang takut lapor. Kami jamin," tegasnya.

Walaupun demikian, Oentarto membantah kalau di DJBC ada lahan basah dalam artian banyaknya uang samping yang diterima pegawai. Menurutnya semua pekerjaan di Bea dan Cukai sama saja dan tidak ada istilah lahan basah maupun kering.

"Saya kira Bea Cukai tidak ada istilah lahan basah atau kering. Saya kira enggak ada tempat basah kering," tutupnya.