Distribusi lahan, pemerintah bentuk tim percepatan reformasi agraria
Merdeka.com - Pemerintah bakal membentuk tim percepatan reformasi agraria. Tim ini nantinya akan ditugaskan untuk mengatur lahan di daerah demi meningkatkan perekonomian wilayah tersebut.
"Dikoordinasi oleh pak Menko Ekonomi, jadi supaya ini tidak hanya menjadi ajang bagi-bagi lahan, tapi juga bagian dari pemberdayaan ekonomi jadi nanti dalam dua hari ini akan ada tim koordinasi yang akan dibentuk oleh pak Menko (Darmin)," ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki usai Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (3/4).
Fungsi lain dari tim percepatan ini adalah melakukan distribusi lahan dan legalisasi lahan. Tim tersebut akan dibentuk lintas kementerian seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Nanti timnya lintas kementrian," katanya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil mengatakan payung hukum pembentukan tim percepatan reformasi agraria ini akan selesai dalam dua hari ke depan. "Perpres itu yang tentang pelepasan kawasan pembebasan hutan akan segera diselesaikan. Dua hari lagi rapat lagi," kata Sofyan.
Dalam rapat koordinasi ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaMelalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemilu adalah landasan bagi pembentukan pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaAHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaTujuan dari dilakukannya percepatan dalam hal pendaftaran tanah, di antaranya untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat
Baca SelengkapnyaTujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
Baca SelengkapnyaAHY juga mengaku belum hafal struktur di Kementerian ATR/BPN.
Baca Selengkapnya