Merdeka.com - Pemerintah perlu memperhatikan secara serius persoalan kelancaran distribusi dari daerah produsen ke daerah konsumen, sebagai bagian dari upaya pengurangan impor sapi. 

“Pengurangan impor sapi merupakan kebijakan pemerintah.  Untuk mengamankan kebijakan tersebut maka Pemerintah juga harus mengupayakan kelancaran distribusi sapi dan atau daging sapi lokal dari daerah produsen ke daerah konsumen”, papar Anggota Komisi IV DPR Habib Nabiel Almusawa melalui siaran pers, Rabu (25/4).

Untuk memperlancar arus distribusi, perlu kerjasama berbagai pihak. PT. Kereta Api Indonesia (KAI) memiliki peran untuk mengangkut daging sapi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah ke Jakarta dan sekitarnya.  Sementara akses transportasi lainnya, PT. Pelni bisa turut membantu distribusi sapi dari NTT dan NTB.

Sekadar diketahui, tahun ini pemerintah mengurangi impor daging sapi dan sapi bakalan sebesar 50 persen. Sebelumnya, impor daging dan sapi bakalan sebanyak 35 persen dari total kebutuhan sapi nasional. Tahun ini, impor sapi dikurangi menjadi 17,5 persen atau 85 ribu ton. Dari jumlah tersebut, 34 ribu ton dalam bentuk daging dan sisanya bakalan.

Nabiel melihat kemungkinan potensi kelangkaan daging sapi karena kebijakan pengurangan impor sapi. “Kondisi tersebut menyebabkan para distributor daging mengurangi volume jual beli dan berakibat pada pengurangan tenaga kerja”, ujarnya.