Merdeka.com - Kementerian Perindustrian memproyeksikan perpanjangan diskon Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen sampai akhir tahun 2021 akan mendongkrak penjualan kendaraan bermotor sebanyak 35.553 unit. Perluasan cakupan PPnBM DTP juga dinilai akan mempercepat pemulihan industri otomotif, sekaligus meningkatkan pendapatan negara.

"Kami memproyeksikan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp2,22 Triliun dengan meningkatnya penjualan mobil yang didukung stimulus PPnBM DTP," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pernyataannya, Sabtu (18/9).

Selain peningkatan penerimaan pajak, Menperin meyakini perpanjangan PPnBM DTP juga mampu mendorong Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia kembali ke jalur ekspansif. Atau berada di atas angka 50 seperti yang terjadi berturut-turut selama delapan bulan pada November 2020 hingga Juni 2021.

"Dengan industri yang ekspansif dan optimis menjalankan aktivitasnya, kami perkirakan pertumbuhan industri pada triwulan III-2021 bisa lebih baik lagi," bebernya.

Selanjutnya, peningkatan penjualan mobil akibat pemberian diskon PPnBM juga diyakini berperan penting menciptakan multiplier effect yang cukup besar. Peningkatan pesanan kendaraan berdampak positif pada industri komponen yang menunjang industri otomotif.

Produsen kendaraan peserta PPnBM DTP juga melibatkan sekitar 319 perusahaan industri komponen tier 1, serta meningkatkan utilisasi dan kinerja industri komponen tier 2 dan 3 yang sebagian besar termasuk industri kecil dan menengah (IKM).

"Selain itu, kendaraan bermotor produksi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan local purchase yang digunakan pada proses produksi dengan nilai minimal 60 persen, sehingga mendukung program peningkatan produksi dalam negeri dan substitusi impor yang dicanangkan Kemenperin untuk dapat mencapai 35% di tahun 2022," ungkapnya.

Oleh karena itu, Menperin Agus menyatakan kegembiraannya atas perpanjangan diskon Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen untuk kendaraan bermotor sampai akhir tahun 2021.

Kebijakan yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2021 tersebut dirasa dapat terus menstimulasi pembelian kendaraan bermotor oleh masyarakat, serta berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Kami bersyukur bahwa usulan kami untuk memperpanjang masa pemberian stimulus PPnBM DTP bisa diakomodasi oleh Menteri Keuangan. Data sudah berbicara dengan terang benderang bahwa stimulus ini memiliki impact luar biasa bagi perekonomian," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah kembali memperpanjang diskon pajak atau Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen untuk kendaraan bermotor sampai akhir tahun 2021. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mendorong masyarakat kelas menengah membelanjakan dananya yang akan berdampak pada proses pemulihan ekonomi nasional.

"Perpanjangan insentif dilakukan untuk menstimulasi konsumsi masyarakat kelas menengah seiring dengan perkembangan positif penanganan pandemi Covid-19 sehingga diharapkan terus dimanfaatkan" kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu di Jakarta, Jumat (17/9).

Febrio mengatakan perbaikan kondisi pandemi ini menjadi momentum dalam melanjutkan laju pemulihan ekonomi yang cukup kuat hingga Triwulan II-2021. Di sisi lain, Pemerintah akan terus memperkuat berbagai dukungan dan stimulus yang selama ini telah direspon positif oleh masyarakat serta dunia usaha. [did]

Baca juga:
Pengusaha Ritel: Iklan dan Promosi Rokok Sudah Diatur dan Mereka Bayar Pajak
Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Turun, Pemkot Padang Pasang Tapping Box
Implementasi Pajak Karbon Berpotensi Tekan Daya Beli Masyarakat
Sri Mulyani: Reformasi Perpajakan Jadi Hidangan Utama Presidensi G20 Tahun 2022
Rugikan Negara Rp1,3 Miliar, Pengemplang Pajak Diserahkan ke Kejari Buleleng
Indef: Negara Tetangga Kita Seragam Tidak Tarik Pajak Sembako
Pemerintah Diminta Kejar Penghindar Pajak Dibanding Tarik PPN Sembako