Diserahkan ke DPR, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ganti Nama Jadi Cipta Kerja

Rabu, 12 Februari 2020 15:13 Reporter : Merdeka
Diserahkan ke DPR, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ganti Nama Jadi Cipta Kerja Airlangga, Puan dan Sri Mulyani. ©2020 Liputan6.com/Delvira Hutabarat

Merdeka.com - Pemerintah akhirnya menyerahkan surat presiden, draf dan naskah akademik RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua DPR Puan Maharani menerima langsung naskah itu dari 7 menteri yang hadir.

Puan menyatakan RUU yang diserahkan itu bernama Cipta kerja atau Ciker, bukan Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka. "Ciker singkatannya bukan Cilaka," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Omnibus law Ciker terdiri dari 15 bab dan 174 pasal yang akan dibahas dengan 7 komisi terkait. Pemerintah menyerahkan pada DPR siang ini melalui 7 menteri yakni Menkeu, Menteri ATR, Menteri LHK, MenkumHAM, Menaker dan Menko Perekonomian.

"Tujuan kami menyerahkan surpres, draf dan naskah akademik Omnibus Law. Jadi semuanya sudah dilengkapi. Tadi kami menyerahkan dokumennya judulnya cipta kerja, singkatannya ciptaker. Arahan ketua DPR jangan diplesetin," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartanto.

1 dari 1 halaman

Ganti Nama Agar Tidak Diplesetkan

Menko Airlangga menjelaskan bahwa judul Omnibus Law adalah Cipta Kerja atau Ciptaker. "Judulnya adalah cipta kerja. Singkatannya ciptaker, jadi tadi arahan ibu ketua DPR jangan diplesetin," ucapnya.

Naskah yang diserahkan tersebut terdiri dari 79 UU, 15 Bab dan 174 Pasal. "Tentu tadi kami bahas juga terkait persamaan akan dilakukan sosialisasi ke seluruh provinsi di Indonesia. Di mana, dalam sosialisasi nanti akan dilakukan bersama antara pemerintah dan juga DPR," jelasnya.

Pembahasan dan sosialisasi Omnibus Law Ciptaker ini, kata Menko Airlangga, akan melibatkan 7 sektor atau 7 komisi terkait. "Nantinya terlibat sektor-sektor yang tadi ibu ketua DPR sampaikan. Ada 7 sektor terkait, ada 7 komisi terkait, tentunya anggota dewan kami akan libatkan untuk bersosialisasi sebelum masyarakat bisa mengetahui apa yang akan dibahas, apa yang akan diputuskan," tandasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6

[bim]

Baca juga:
Diam-diam, Pemerintah Serahkan Surpes Cipta Lapangan Kerja ke DPR
Siang Ini, Pemerintah Serahkan Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke DPR
Membongkar Omnibus Law, Negara Kehilangan Rp80 T & Permudah Penerapan Cukai Plastik
Omnibus Law Perpajakan, Negara Berpotensi Kehilangan Pendapatan Rp80 Triliun
Ada Omnibus Law, Penentuan Objek Kena Cukai Tak Perlu Izin DPR
DJP: Penerimaan Pajak 2019 Tak Sesuai Harapan
Dirjen Pajak Bicara Soal Omnibus Law Bisa Perkuat Ekonomi

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini