Dirjen Bina Konstruksi PUPR Dapat Anggaran Rp757,7 Miliar di 2021
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan anggaran sebesar Rp757,7 miliar yang tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2021. Pagu anggaran ini nantinya akan digunakan dalam dua program besar.
"Dari dana konstruksi ini ada dua program yang akan kami jalankan yaitu untuk mendukung program manajemen dan program pendidikan dan pelatihan vokasi," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (9/9).
Trisasongko menjelaskan, program dukungan manajemen dialokasikan sebesar Rp661,6 miliar. Anggaran ini nantinya akan membiayai 6 kegiatan.
Pertama, untuk pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Kedua, pembinaan pengadaan jasa konstruksi. Ketiga, pembinaan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Keempat, pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi.
Lalu kelima, pembinaan kinerja kelembagaan dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi. Keenam, untuk penyelenggaraan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
Sedangkan untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi, Trisasongko menganggarkan Rp 96,1 miliar. Dana ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pelatihan vokasi di bidang konstruksi.
Rincian
Lebih rinci, Trisasongko menjelaskan dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp757,7 miliar, belanja barang non operasional menjadi yang paling besar yakni Rp468,5 miliar (61,8 persen). Dari jumlah ini sebanyak 31 persen atau Rp234 miliar dialokasikan untuk di pusat dan 30,8 persen atau Rp233,7 miliar untuk di balai.
Anggaran belanja pegawai TA 2021 menjadi urutan kedua yakni Rp171,1 miliar atau 22,6 persen. Anggaran ini diperuntukkan untuk gaji dan tunjangan di 49 satuan kerja.
Selanjutnya sebanyak Rp80,8 miliar atau 10,7 persen dari pagu anggaran dialokasikan untuk belanja barang operasional. Anggaran ini akan dibagikan kepada 49 satuan kerja untuk pemeliharaan aset, langganan daya dan jasa serta Honor kesatuaan kerja (kesatker).
Terakhir, pagu anggaran sebesar 4,9 persen atau R 37,2 miliar akan dialokasikan untuk belanja modal. Belanja modal untuk 49 satuan kerja dalam bentuk peralatan pelatihan, aset pengelolaan data dan belanja modal satuan kerja.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya
BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaPuji Jokowi, AHY: Partai Demokrat Siap Lanjutkan Program Pemerintah
AHY menjelaskan, berbagai program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini seperti pembangunan infrastruktur, akan tetap dilanjutkan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja
Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kalurahan Pleret Bangun Kios Baru Manfaatkan Program Desa Brilian, Begini Dampaknya Bagi Pelaku UMKM
Mereka memanfaatkan bangunan senilai Rp500 juta hasil Program Desa Brilian. Namun mereka dikenakan tarif sewa lebih mahal untuk bisa berjualan di sana.
Baca SelengkapnyaPengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaPria Ini Dulu Hidup di Jalanan, Kini Sukses Bangun Usaha Sablon Omzet Ratusan Juta Rupiah Per Hari
Sempat hidup di jalanan, kini pria ini mampu bangkit dari keterpurukan dan berhasil membangun usaha sablon.
Baca SelengkapnyaCara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaPerusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca Selengkapnya