Merdeka.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan pihaknya telah mengalami tiga kali pemotongan pada tahun anggaran 2016. Sehingga, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2016, jumlah anggaran BPS hanya dipatok Rp 4,9 triliun.

"Sebelumnya pagu indikatif BPS tahun anggaran 2016 sebesar Rp 6,8 triliun dipotong Rp 154,11 miliar menjadi Rp 5,6 triliun. Lalu berkurang lagi sebesar Rp 217,15 miliar menjadi Rp 5,4 triliun. Sekarang dikurangi lagi Rp 531,08 miliar menjadi Rp 4,9 triliun," ujar Suryamin di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (9/6).

Dia mencatat, realisasi penyerapan anggaran BPS dalam APBN 2016 hingga 31 Mei 2016 mencapai Rp 1,9 triliun. Yang terdiri dari dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 748,22 miliar, peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPS sebesar Rp 2,59 miliar, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BPS sebesar Rp 56,1 miliar, dan penyediaan dan pelayanan informasi statistik sebesar Rp 1,1 triliun.

"Dengan demikian hingga 31 Mei 2016 penyerapan anggaran kami sebesar 40,61 persen," kata dia.

Suryamin menjelaskan, penghematan tersebut menghentikan sebagian besar survei-survei yang menghasilkan data indikator makro ekonomi, indikator kependudukan, indikator pembangunan manusia, indikator kesehatan, data penunjang kedaulatan pangan, dan indikator pembangunan sektor unggulan.

Selain itu, juga untuk menghentikan survei pariwisata, industri manufaktur, perumahan, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan indikator pendukung pembangunan antar wilayah.