Merdeka.com - Kuasa Hukum Helmy Yahya, Chandra Hamzah, menyebutkan pihaknya tengah mempersiapkan langkah hukum atas keluarnya surat keputusan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI tentang pemberitahuan pemberhentian kliennya sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI. Menurutnya, ini adalah hak setiap warga negara.

"Setiap warga negara punya hak untuk pertahankan haknya, dan Helmy Yahya akan menggunakan itu. Kami siapkan (langkah hukum) dalam waktu yang tidak terlampau lama dan akan segera kami luncurkan," katanya dalam jumpa pers di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Kendati demikian, mantan pimpinan KPK ini mengaku saat ini belum menjelaskan langkah-langkah apa yang akan ditempuh kliennya. Akan tetapi, Chandra memastikan dalam satu pekan ke depan tuntutan terhadap Dewas TVRI akan segera disampaikan kepada publik.

"Sedang kami siapkan. Akan kami sampaikan mengenai isi dan ke mana. Mengenai fakta kami sudah paham tinggal kami formulasikan apa yang menjadi tuntutan kami. Mungkin 1 minggu (selesai), setelah itu nanti kami sampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Dewas TVRI telah resmi memberhentikan Helmy Yahya sebagai dirut TVRI. Salah satu poin yang mendasari pemecatan Helmy karena pembelian program Liga Inggris yang tayang setiap Sabtu dan Minggu.

DPR Punya Peran Besar Selesaikan Kisruh TVRI

Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G Plate, mengatakan pemecatan direksi TVRI memang menjadi hak dewan pengawas. Pemerintah sudah mencoba melakukan mediasi antara dewas TVRI dan Helmy Yahya, namun tidak menghasilkan kesepakatan.

"Apabila Helmy mengambil langkah, harus kita hormati itu. Tapi di sisi lain yang jadi fokus adalah TVRI sebagai LPP dan manajemennya harus bisa berjalan dengan baik," ujarnya di Jakarta, Jumat (17/1).

Menteri Jhonny mengungkapkan dewan perwakilan rakyat (DPR) bisa lebih berperan dalam penyelesaian kisruh TVRI. "Dalam hal ini yang punya peran dominan untuk penyelesaian, menurut UU, adalah DPR komisi I," tuturnya.

"Karena dewas diangkat melalui mekanisme dan proses dari komisi I. Dewas yang sekarang diangkat melalui proses tim seleksi oleh Kominfo atas rekomendasi dan permintaan Komisi I DPR. Sedangkan semua keputusannya ada di DPR. Semua kewenangan dan tanggung jawab Dewas kepada DPR melalui komisi I."