Merdeka.com - Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, membeberkan beberapa kesalahan strategi pemerintah dalam upaya mendorong pariwisata di Indonesia. Salah satunya yakni kebijakan dalam memberikan bebas visa kunjungan hingga ke 169 negara.

"Memberlakukan bebas visa non resiprokalitas ke 169 negara ini yang merugikan Indonesia," kata dia dalam diskusi digelar di Jakarta, Kamis (16/1).

Di samping itu, kekurangan pemerintah juga tidak bisa menyentuh pengembangan sumber daya manusia (SDM) secara langsung di setiap daerah pengembangan pariwisata, termasuk sepuluh unggulan destinasi dan lima destinasi super prioritas.

Agus menyebut kekurangan lain yang membuat pariwisata Indonesia melempem yakni kurangnya koordinasi. Pemerintah dianggap tidak melibatkan dan memotivasi pemerintah daerah secara optimal dalam mengembangkan pariwisata.

"Koordinasi antara kementerian lembaga sangat minimalis. Kemenpar asik sendiri dengan tupoksinya sehingga program pembangunan pariwisata berantakan tidak terkontrol," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga dinilai hanya membuang-buang anggaran untuk mempromosikan sektor pariwisata. Sementara, impact penambahan wisatawan manca negara masih tetap rendah.

Agus menambahkan, mestinya pemerintah dapat meniru strategi pariwisata yang dilakukan oleh negara tetangga seperti Vietnam. Vietnam melakukan promosi terbatas dan sederhana melalui media sosial serta mempromosikan wisatanya di bandara-bandara dan tempat strategis.

Banting Setir Pariwisata Indonesia di Bawah Kendali Wishnutama

Selama ini, sektor pariwisata Indonesia fokus untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara (wisman) atau turis. Namun, di bawah kendali Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, pariwisata banting setir ke segmen wisatawan berkualitas.

Dia mengatakan, fokus pada wisatawan premium atau berkualitas ketimbang pariwisata massal berbasis kuantitas. Wishnutama juga menegaskan ingin turis asing yang datang ke Indonesia adalah wisman dengan kualitas premium.

"Wisman yang datang ke Indonesia pertahun lebih banyak, tetapi pengeluaran lebih sedikit. Meningkatkan kualitas wisatawan yang datang ke Indonesia itu lebih penting, sehingga pengeluaran mereka pada saat di Indonesia lebih tinggi," ujar Wishnutama.

Oleh karena itu, dia fokus untuk menggarap wisman berkualitas dengan tingkat pengeluaran yang lebih tinggi sehingga diharapkan bisa menggenjot penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Pria yang akrab dipanggil Tama itu membandingkan kualitas turis asing di Indonesia dan Selandia Baru.

"Sekarang spending wisman di kita kira-kira USD 1.220, Selandia Baru hampir USD 5.000 per kedatangan, artinya apa? Kualitas wisatawan yang datang ke Selandia Baru lebih tinggi walaupun jumlah wisatawannya cuma empat juta," lanjutnya.

Selama ini, pengembangan pariwisata cenderung ditekankan pada kuantitas dengan target bisa mendatangkan sebanyak-banyaknya wisman. Bahkan pada 2020, sempat ditargetkan pariwisata Indonesia bisa mendatangkan 20 juta wisman.

Padahal dampak pariwisata massal kerap kali mendatangkan kerugian dari sisi kerusakan alam dan lingkungan. "Dari jumlah turis sebanyak itu, bayangkan berapa jumlah sampah yang harus kita tangani," kata Wishnutama.

Untuk mendukung perolehan devisa dari sektor pariwisata, Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Jokowi telah menggagas pengembangan lima Destinasi Super Prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung akses dan amenitas di destinasi tersebut pun ditargetkan rampung pada 2020, yang kini oleh pemerintah terus dilakukan pembangunannya.