Diminta Jokowi berhemat, Kemenkeu tunda pembangunan gedung di Papua
Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2016, pihaknya melakukan penghematan anggaran hingga Rp 1,47 triliun. Ini sesuai dengan Instruksi Presiden no.4 tahun 2015 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja kementerian dan lembaga (K/L).
"Untuk Kementerian Keuangan diminta dihemat Rp 1,47 T. Kami fokus hemat sesuai instruksi presiden untuk perjalanan dinas, anggaran diblokir, belanja modal yang belum dilelang, dan belanja operasional lainnya seperti seminar konsinyering dan rapat koordinasi," kata Menteri Bambang di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (9/6).
Dia menambahkan, strategi penghematan yang sudah dan akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, diantaranya penundaan pembangunan gedung di Manokwari oleh Sekretariat Jenderal, penundaan pelaksanaan belanja modal terkait perkantoran, dan efisiensi perjalanan dinas oleh Ditjen Pajak.
"Adapula pengurangan anggaran pembiayaan IT, tapi kami pastikan tidak akan ganggu outcome Kemenkeu. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ada penghematan menunda pelaksanaan belanja modal tapi kapal tetap kami pesan," jelas Menteri Bambang.
Dengan demikian pagu dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA K/L) Kementerian Keuangan 2016 untuk unit Sekretariat Jenderal sebesar Rp 14,4 triliun, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 104,2 miliar, Ditjen Anggaran sebesar Rp 141,3 miliar, Ditjen Pajak sebesar Rp 7,46 triliun, Ditjen Bea dan Cukai sebesar Rp 3,27 triliun, dan Ditjen Perimbangan Keuangan sebesar Rp 126 miliar.
Selain itu, untuk pagu Ditjen Pengolaan, Pembiayaan, dan Resiko sebesar Rp 107,4 miliar, Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp 10,9 triliun, Ditjen Kekayaan Negara sebesar Rp 9 triliun, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebesar Rp 676 miliar, dan Badan Kebijakan Fiskal sebesar Rp 224,64 miliar.
"Jadi keseluruhan anggaran turun dari Rp 39,38 triliun menjadi Rp 38,07 triliun," imbuhnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen
Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Bagi-Bagi Bantuan Pangan di Jawa Tengah Hari Ini
Selain bagi-bagi bantuan pangan, Jokowi akan meninjau dan meresmikan infrastruktur di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Tukin Pegawai Kementerian PUPR, Menteri Basuki Tertinggi Kantongi Rp62 Juta per Bulan
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaPengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaCurhat Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, tapi Kalau Beras Naik Saya Dimarahi Ibu-Ibu
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaPengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca Selengkapnya