Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyindir Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap mendapat proteksi sehingga tidak berani berkompetisi. Proteksi yang dimaksud adalah pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ketika BUMN mengalami kerugian atau 'sakit'.

"Sehingga kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN terlalu keseringan kita proteksi, sakit, tambahin PMN (Penyertaan Modal Negara), sakit, kita suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali," katanya.

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (14/10).

"Berkompetisi tidak berani, bersaing tidak berani, mengambil risiko tidak berani. Bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Jadi tidak ada lagi yang namanya proteksi-proteksi, sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi," tegas Presiden.

Presiden Jokowi meminta agar BUMN dapat "go global", bersaing internasional. Presiden Jokowi lalu meminta agar BUMN berani untuk berkompetisi. Selanjutnya Presiden Jokowi juga meminta agar BUMN tidak lagi hanya melakukan penugasan pemerintah.

Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah fakta seputar PMN BUMN.

Kontribusi BUMN Dibandingkan PMN Masih Rendah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengakui kontribusi Penyertaan Modal Negara (PMN) ke kas negara belum begitu besar. Berdasarkan catatannya, kontribusi PMN hanya tumbuh sekitar 4 persen.

Namun, jika dibandingkan data 10 tahun terakhir, BUMN memiliki kontribusi besar kepada kas negara sebesar Rp3.295 triliun, di mana Rp1.800 triliun berasal dari pajak, Rp1.000 triliun PNBP, dan Rp388 triliun dividen.

"Kalau dilihat data data persepsi kadang kadang PMN tidak baik. Jadi kalau dilihat kue dibandingkan PMN sangat kecil 4 persen dibandingkan kontribusinya," kata Menteri Erick.

Menteri Erick mengatakan, pertumbuhan yang rendah ini terjadi karena kondisi pandemi Covid-19. Sama seperti halnya perusahaan swasta, 90 persen BUMN juga mengalami dampak signifikan akibat virus asal China itu.

"Jika lihat data saya hanya 4 perusahaan BUMN konsisten stabil dan menuju baik, yakni Telkom, health care, plantaion food dan agri. Mayoritas pasti terkena juga tapi dengan efisiensi yang kami lakukan kalau dilihat laporan keuangan PLN, Pertamina, Himbara, Telkom sangat bagus hasilnya," sebutnya.

Pemerintah Pastikan Selektif Saat Berikan PMN

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menyatakan akan tetap selektif dalam menyuntikan modal bagi BUMN. Keputusan itu diklaim telah dipertimbangkan matang-matang. 

"Kita selektif, tidak sembarang kasih. Kita beri yang betul-betul terdampak tapi di sisi lain memiliki kapasitas pemulihan ekonomi. Seperti mempekerjakan orang dan sebagainya. Ini kita kasih juga ke BUMN penyalur kredit," kata Dirjen Kekayaan Negara, Isa Rachmatawarta.

Isa lantas mencontohkan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 7,5 triliun kepada PT Hutama Karya (HK). Menurutnya, bekal tersebut diberikan untuk mendukung penugasan di bidang infrastruktur kepada BUMN karya tersebut.

"HK ini menyelenggarakan Jalan Tol Trans Sumatera. Tidak ada covid saja tol ini secara hitungan finansial tidak masuk, karena covid trafiknya turun. Ini untuk menjaga keuangan HK agar tolnya tetap lanjut. Padahal sisi lainnya namanya pembangunan tol ini menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan membangun ekonomi lokal," ungkapnya.

Ada BUMN Sempat Diberi PMN Malah Rugi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari pemberian PMN di tahun 2016, dia mencatat BUMN yang mengalami penurunan laba bersih setelah menerima PMN mencapai 9 BUMN dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). 

"Ada juga 4 BUMN yang rugi bersihnya berkurang. Tapi ada juga 6 BUMN yang rugi bersihnya justru bertambah setelah menerima PMN," imbuhnya.

Dia mencatat, BUMN yang mengalami kerugian ini sebagian besar berada pada sektor perkebunan. Di antaranya PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara X (Persero), PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), dan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Melchias Marcus Mekeng, merasa terkejut mendengar hal tersebut. Menurutnya, BUMN seharusnya bisa memperbaiki keuangannya setelah disuntikkan dana, bukan malah merugi.

"Diberikan PMN tapi malah rugi? Ini lucu karena dikasih PMN langsung rugi. Ini hanya di Indonesia," kata Melchias.