Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk segera merespon gugatan yang dilakukan Churchill Mining plc. SBY juga meminta agar pemerintah memenangi gugatan sebesar USD 2 miliar yang diajukan perusahaan tambang asal Inggris itu.

"Tergugat pertama adalah Presiden, bayangkan jika ada sekian ratus kabupaten melakukan seperti itu, kalau kita kalah akan sangat besar implikasinya," ujar SBY saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Kamis (28/6).

Keinginan presiden agar menang dalam gugatan itu bukan tanpa alasan. Jika kalah dalam arbitrase internasional, bisa timbul pandangan pengelolaan sumber daya mineral dan kebijakan-kebijakan pertambangan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan asing.

SBY tidak ingin kalah dengan kekuatan asing. "Saya tidak ingin perusahaan internasional atau multinasional menggunakan kekuatan internasional untuk menekan negara-negara berkembang," tegas SBY.

Presiden menuturkan, kewajiban memenangkan arbitrase tersebut tidak hanya ditujukan untuk Bupati Kutai Timur Israan Noor saja, tapi juga seluruh elemen pemerintah. "Bupati Kutai Timur dan kita wajib untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan. Saya ingin agar kita menangkan proses pengadilan itu," katanya.

Sekadar diketahui, Churchill Mining Plc melayangkan gugatan arbitrase terhadap Pemerintah Indonesia ke International Centre for Settlement of Invesment Dispute, Washington, Amerika Serikat. Churchill geram atas dicabutnya izin Kuasa Pertambangan (KP) yang diklaim miliknya oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Agar tidak dicabut, Churchill Mining sempat menawarkan pembangunan settlement atau penyelesaian melalui negosiasi dengan Pemkab. Namun, tawaran itu ditolak karena Pemkab tidak merasa memberikan Izin kepada perusahaan itu dan tidak pernah mengetahui proses akuisisi yang mereka lakukan.