Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI, atas ketidakhadirannya secara langsung dalam rapat pembahasan asumsi makro RAPBN 2021. Dia mengakui tidak bisa hadir secara fisik karena harus menjalani swab test.

Melalui virtual, Suharso mengatakan, ada beberapa staf dari Bappenas yang kebetulan terpapar positif Covid-19. Sehingga dirinya harus betul-betul harus menjalani dan mengikuti protokol kesehatan dengan segera melakukan swab test guna meminimalisir penyebaran.

"Ada beberapa staf yang terkena dan hari ini harusnya saya swab test. Dan swab testnya itu tadi saya mau lakukan tapi karena ada ketegangan sedikit maka saya belum jadi," jelas dia lewat video, di Jakarta, Rabu (2/9).

Dia juga menjelaskan, alasan kenapa tidak mengirimkan beberapa perwakilan eselon I dari Bappenas untuk hadir secara fisik di Komisi XI DPR RI. Salah satunya karena ada beberapa deputi yang sedang tugas berada di tempat lain.

"Kami ada beberapa direktur jadi karena bukan eselon I jadi kami nggak kirim ke DPR. Yang dua sedang-sedang izin lagi tidak enak badan," tandas dia.

13 Pegawai Bappenas Positif Covid-19

Kepala Biro Humas dan TU Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas, Parulian Silalahi, menyampaikan total kasus positif Covid-19 di lingkungan kementeriannya telah mencapai 13 kasus. Pihaknya memastikan seluruh kasus penyebaran Covid-19 di lingkunganya sudah ditangani sesuai dengan protokol dan panduan Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.

"Total ada 13 kasus positif yang merupakan jumlah akumulatif sejak kasus pertama di Kementerian PPN/Bappenas pada bulan Mei 2020," kata dia kata dia kepada wartawan, Rabu (2/9).

Dia menekankan seluruhnya sudah dalam penanganan sesuai protokol. Bahkan sebagian besar saat ini sudah negatif Covid-19 dan dalam keadaan sehat.

Dicari DPR

Sebelumnya, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat bersama dengan beberapa perwakilan pemerintah yakni, Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Adapun rapat ini membahas mengenai asumsi makro Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021.

Ada insiden menarik saat rapat dibuka. Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganindito mempertanyakan kehadiran dari Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa yang tidak berada di ruang rapat Komisi XI DPR RI. Padahal rapat dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB, dan beberapa di antaranya sudah hadir melalui fisik.

"Sebenarnya banyak dari Kementerian, Bappenas masa pada nggak bisa hadir," kata Dito mempertanyakan di ruang rapat Komisi XI.

Akibat tidak lengkapnya perwakilan dari pemerintah, Dito yang juga sebagai pimpinan rapat mengambil inisiasi untuk menunda rapat selama 5 menit. Selama itu pula, Fraksi Golkar itu mencoba menghubungi langsung Menteri Suharso lewat sambungan telepon.

"Sudah ditelepon sekali gak diangkat. Kalau perlu, perlu cepat sekali dia angkat," kata dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang merupakan rekan kerjanya di Kabinet Indonesia Maju itu pun juga heran dan mempertanyakan. "Mereka (Bappenas) gak terima undangan apa gimana?," tanya Sri Mulyani.

Mengambil sikap tegas, Pimpinan Komisi XI pun kembali melanjutkan rapat pembahasan asumsi makro APBN 2021 tanpa Menteri Bappenas. Dia mengusulkan rapat tetap dilanjutkan, dan memberikan kesempatan kepada Bappenas belakangan.

"Kita mulai saja Bapenas belakangan gak apa apa," tandas dia.