Merdeka.com - Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijawarno, mengkritik program subsidi motor listrik senilai Rp 7 juta bagi pelaku UMKM. Menurutnya, pelaku UMKM saat ini lebih membutuhkan bantuan untuk modal usaha ketimbang motor listrik. Mengingat, mayoritas pelaku UMKM di Indonesia sudah memiliki sepeda motor.

"(Pelaku) UMKM tidak butuh motor listrik, tapi butuh tambahan modal untuk usaha," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Rabu (8/6).

Kondisi sekarang, setiap pelaku UMKM sudah memiliki sepeda motor. Bahkan, di antaranya memiliki kepemilikan lebih dari satu unit sepeda motor. "Bahkan orang yang hidup di kolong jembatan bisa punya motor," ucapnya.

Oleh karena itu, Djoko meminta pemerintah lebih fokus untuk memperbaiki jaringan angkutan umum yang masih belum terintegrasi. Sehingga, dapat membantu mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian secara lebih luas.

"Di luar negeri angkutan umum sudah bagus, baru kebijakan mobil listrik dibenahi. Dan bukan target motor listrik," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran sebesar Rp1,75 triliun untuk program insentif sepeda motor listrik yang akan dimulai 20 Maret 2023. Anggaran subsidi tersebut akan menjangkau 250.000 unit sepeda motor, dengan besaran insentif kendaraan motor listrik diberikan sebesar Rp 7 juta per unit.

"Untuk tahun ini, kira-kira kebutuhan 250.000 unit masing masing Rp 7 juta, sekitar Rp1,75 triliun," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata dalam Media Briefing di Kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (7/3).

Anggaran insentif kendaraan listrik sendiri nantinya akan bersumber dari bendahara umum negara (BUN). "(Insentif kendaraan listrik) dari anggaran bendahara umum negara, dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai bendahara negara," ucapnya.