Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi, mengatakan terdapat rencana aturan baru di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satunya adalah masalah uang kompensasi untuk pekerja kontrak.

Dia menjelaskan, di dalam Undang-Undang Nomor 13 yang berlaku saat ini, tidak mengatur apabila pekerja kontrak mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendapatkan kompensasi atau pesangon. Uang kompensasi pesangon hanya diberikan bagi pekerja yang punya hubungan kerja dengan status sebagai karyawan tetap.

"Ada sesuatu yang belum diungkap di publik ada klausul baru yang dalam undang-undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan itu belum diatur. Pertama di dalam RUU Cipta Kerja ini disebutkan akan ada uang kompensasi untuk pekerja kontrak. Dalam RUU Cipta Kerja ini disebutkan soal aturan itu," kata dia dalam webinar di Jakarta, Jumat (28/8).

Kemudian kedua, di dalam RUU Cipta Kerja ini disebutkan akan ada jaminan kehilangan pekerjaan. Sementara di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sekarang belum diatur mengenai jaminan kehilangan pekerjaan.

"Itu disebutkan ketika pekerja ter-PHK akan diberikan jaminan kehilangan pekerjaan cuma soal teknis lainnya memang belum dijelaskan secara rinci," sebut dia.

Pekerja Mulai Dari 3 Tahun Berhak Terima Uang Penghargaan

Di samping itu, RUU Cipta kerja ini kemudian ada uang penghargaan lainnya. Penghargaan lainnya tersebut diberikan jika karyawan dengan masa kerja 3-6 tahun maka berhak mendapatkan uang penghargaan. Sementara di dalam Undang-Undang lama tidak mengatur mengenai ini.

"Ini kalau tidak saya lupa dari masa kerja 3 tahun sampai 6 tahun itu akan diberikan uang penghargaan lainnya selama dia tetap masih bekerja. Sehingga yang saya baca begitu pekerja tetap bekerja tapi ketika dia sudah memasuki masa kerja 3 tahun dia akan mendapatkan penghargaan lainnya terus berkelipatan 3 tahun," tandas dia.