Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Di Rapat Paripurna, Pemerintah Diminta Tak Melulu Pikirkan Mobil Listrik

Di Rapat Paripurna, Pemerintah Diminta Tak Melulu Pikirkan Mobil Listrik Sidang Paripurna. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023, dengan agenda penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu maju pertama menyampaikan pandangan terhadap proses penyusunan nota keuangan dan RAPBN terakhir di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu ujarannya, meminta asumsi ekonomi makro yang ditetapkan pemerintah disertai upaya untuk menopang konsumsi rumah tangga, melalui program di kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan produktivitas sektoral.

"Sehingga dapat menambah nilai ekonomi yang menambah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara," ujar Masinton Pasaribu, Selasa (23/5).

Program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang tengah dimasifkan pemerintah pun tak luput dari sorotannya. Masinton mendesak Jokowi dan jajarannya tak hanya fokus terhadap pengadaan motor dan mobil listrik saja.

Sebab, terdapat lebih dari 65 persen share PDB di lapangan usaha yang berkaitan dengan kebijakan sektoral di kementerian/lembaga. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, pertambangan, Industri, konstruksi, perdagangan, hingga transportasi.

"Pertumbuhan ekonomi pada sektor ekonomi negara tersebut membutuhkan intervensi pemerintah. Jangan hanya mobil listrik saja, tapi juga pada sektor-sektor kerakyatan," tegas Masinton.

Terhadap KEM PPKF RAPBN 2024 tersebut, fraksi PDIP mendorong pemerintah menetapkan arsitektur kebijakan fiskal tahun sepqn diarahkan untuk mempercepat transformasi yang inklusif dan keberlanjutan.

Masinton mengatakan, kebijakan fiskal pemerintah selama ini menempatkan transformasi ekonomi bertumpu pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal, dan peningkatan produktivitas.

"Oleh karena otu, untuk mempercepat transformasi ekonomi, maka diperlukan pra kondisi kinerja pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal, dan peningkatan produktivitas pemerintah yang meningkat," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Usai Kalah di Pilpres, Cak Imin Kembali Hadiri Rapat Paripurna di DPR RI
Usai Kalah di Pilpres, Cak Imin Kembali Hadiri Rapat Paripurna di DPR RI

Rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Baca Selengkapnya
DPR Gelar Rapat Paripurna, 228 Anggota Izin dan 64 Hadir
DPR Gelar Rapat Paripurna, 228 Anggota Izin dan 64 Hadir

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI, 161 Orang Izin dan 132 Hadir
Cak Imin Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI, 161 Orang Izin dan 132 Hadir

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.

Baca Selengkapnya
Nota Penjelasan Gibran dalam Rapat Paripurna DPRD Solo Dihujani Interupsi F-PDIP
Nota Penjelasan Gibran dalam Rapat Paripurna DPRD Solo Dihujani Interupsi F-PDIP

Salah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.

Baca Selengkapnya
Pesan Jokowi di Ratas RAPBN 2025: Harus Fokus, Tidak Semuanya Dikerjakan
Pesan Jokowi di Ratas RAPBN 2025: Harus Fokus, Tidak Semuanya Dikerjakan

Jokowi tidak merinci program apa saja yang harus difokuskan. Dia hanya pesankan program kerja dari presiden terpilih 2024 yang harus diakomodir.

Baca Selengkapnya
Pimpin Rapat Paripurna Terakhir, Puan Maharani Ungkap Berbagai Tantangan Dewan 2019-2024
Pimpin Rapat Paripurna Terakhir, Puan Maharani Ungkap Berbagai Tantangan Dewan 2019-2024

Usai Rapat Paripurna Terakhir Anggota dewan Periode 2019-2024, pelantikan Anggota DPR periode 2024-2029 akan digelar esok hari, Selasa (1/10/2024).

Baca Selengkapnya
DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU Kabupaten/Kota hingga Hak Angket Haji
DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU Kabupaten/Kota hingga Hak Angket Haji

DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU Kabupaten/Kota hingga Hak Angket Haji

Baca Selengkapnya
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja

Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Panas Komisi V dengan Basuki PUPR, Tak Yakin IKN Mampu Dimanfaatkan
VIDEO: Rapat Panas Komisi V dengan Basuki PUPR, Tak Yakin IKN Mampu Dimanfaatkan

Menteri Basuki turut dicecar soal perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya
Melalui Fungsi Anggaran, Puan Pastikan DPR Pantau Penggunaan APBN 2025 untuk Rakyat
Melalui Fungsi Anggaran, Puan Pastikan DPR Pantau Penggunaan APBN 2025 untuk Rakyat

Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Panas Kakorlantas dan Komisi III, Benny Sebut Tak Ada yang Perlu Diapresiasi
VIDEO: Rapat Panas Kakorlantas dan Komisi III, Benny Sebut Tak Ada yang Perlu Diapresiasi

Anggota komisi III DPR Benny K Harman menyoroti tentang target PNBP. Menurutnya, kelengkapan data perlu menjadi atensi dalam pelaporan.

Baca Selengkapnya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya

Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.

Baca Selengkapnya