Di Paripurna DPR, Menteri Sri Mulyani Blak-blakan Strategi Kebijakan Fiskal 2023

Jumat, 20 Mei 2022 15:16 Reporter : Anisyah Al Faqir
Di Paripurna DPR, Menteri Sri Mulyani Blak-blakan Strategi Kebijakan Fiskal 2023 Menhan dan Menkeu bahas penjualan KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513 di DPR. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, mulai 2023 defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan ditekan di bawah 3 persen yakni antara 2,61 persen hingga 2,90 persen. Target defisit tersebut sesuai dengan amanat UU No 2 Tahun 2020 yang hanya mengizinkan defisit APBN di atas 3 persen sampai 2022.

Maka, pada 2023 mendatang pemerintah telah mengatur strategi fiskal. Kebijakan pendapatan negara akan diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan, namun tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan.

"Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan (UU HPP), mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak," tutur Menteri Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/5).

Dia menjelaskan, melalui implementasi UU HPP yang efektif, maka rasio perpajakan akan meningkat. Sementara itu, optimalisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) juga dilakukan dengan peningkatan inovasi layanan, dan reformasi pengelolaan aset.

"Berbagai kebijakan tersebut akan mendorong peningkatan rasio pendapatan negara tahun 2023," kata dia.

2 dari 2 halaman

Strategi Belanja Pemerintah

pemerintah

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk menghasilkan output/outcome yang berkualitas. Memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut, maka penguatan spending better secara konsisten akan dilakukan. Belanja negara bukan hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata. Melainkan juga untuk melakukan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, serta peningkatan daya beli masyarakat.

Untuk itu, kebijakan belanja negara akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan implementasi reformasi birokrasi, mendukung revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau. Sementara itu untuk antisipasi ketidakpastian, dibutuhkan strategi mitigasi risiko yang lebih solid dengan mendorong implementasi automatic stabilizer.

"Sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, Pemerintah terus mendorong penguatan spending better menjadi komitmen bersama," kata dia.

Hal ini dilaksanakan melalui penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, peningkatan efektivitas. Termasuk ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan kualitas transfer ke daerah dan dana desa.

[bim]

Baca juga:
Pemerintah Tekan Defisit APBN Menjadi -2,61 Persen di 2023
Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2023 Capai 5,9 Persen
DPR Setujui Belanja APBN Jadi Rp3.106 Triliun Tahun Ini
Harga Komoditas Naik, Kas Negara Dapat Tambahan Anggaran Rp420 Triliun
Pemerintah Prediksi Inflasi Bisa Tembus 4 Persen Sepanjang 2022
Sri Mulyani Berencana Tambah Anggaran Perlindungan Sosial Rp18,6 T
Kontribusi BUMN ke Negara Capai Rp371 Triliun di 2021

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini