Di Komisi XI DPR, Sri Mulyani Tegaskan Transaksi Mencurigakan Kemenkeu Hanya Rp3,3 T

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR untuk membahas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas transaksi janggal Rp349 triliun pada periode 2009-2023.

Di hadapan anggota Komisi XI DPR, Sri Mulyani menyampaikan bahwa total transaksi Rp349 triliun yang dinilai janggal, hanya Rp3,3 triliun yang berkaitan langsung dengan pegawai Kementerian Keuangan.

"Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan Pegawai Kemenkeu itu Rp3,3 triliun. Ini 2009 hingga 2023," ujar Sri Mulyani, Senin (27/3).

Dia menjelaskan angka Rp349 triliun merupakan total transaksi yang dianalisa oleh PPATK periode 2009-2023. Laporan tersebut ada yang disampaikan PPATK ke Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum.

Sebanyak 100 surat yang disampaikan PPATK ke aparat penegak hukum, nilai transaksinya sebesar Rp74 triliun. Sementara surat yang disampaikan ke Kementerian Keuangan total transaksinya mencapai Rp253 triliun yang berasal dari transaksi debit kredit operasional perusahaan-perusahaan, dan korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kementerian Keuangan.

"Jadi Rp253 triliun adalah sebetulnya transaksi dari korporasi, Rp74 triliun itu ada surat PPATK ke APH (aparat penegak hukum)," katanya.

"Sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami terkait dengan kalau ini menyangkut tupoksi pegawai Kemenkeu itu ada 135 surat nilainya Rp22 triliun. Bahkan Rp22 triliun ini Rp18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang enggak ada hubungan dengan Kemenkeu," imbuh Sri Mulyani.

Pembahasan publik mengenai transaksi janggal sebelumnya disuarakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dia menyampaikan temuan transaksi janggal Rp300 triliun di Kemenkeu pada 8 Maret 2023. Namun kala itu, Sri Mulyani mengaku belum menerima surat pemberitahuan tersebut dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).