Di Kenormalan Baru, PNS Bisa Tetap Kerja di Rumah dan Wajib Kurangi Perjalanan Dinas

Sabtu, 30 Mei 2020 15:00 Reporter : Merdeka
Di Kenormalan Baru, PNS Bisa Tetap Kerja di Rumah dan Wajib Kurangi Perjalanan Dinas Menpan RB Tjahjo Kumolo. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, merilis aturan tentang protokol kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di era kenormalan baru atau new normal.

Dalam surat edaran bernomor 58 tahun 2020. Menteri Tjahjo menegaskan, aturan terbagi tiga. Hal ini semata menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

"Pelaksanaan tugas dan pelayanan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan PNS," tulis Menteri Tjahjo dalam salinan surat edaran tersebut, Sabtu (30/5).

Aturan pertama, adalah penyesuaian sistem bekerja. Menteri Tjahjo mengatur nantinya PNS akan memiliki sistem yang lebih fleksibel dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Penyesuaian dilakukan lewat pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office), dan atau pelaksanaan tugas di rumah (work from home)," tulis surat edaran terkait.

Sistem kerja diatur juga tetap memperbolehkan pelaksanaan work from home atau bekerja dari rumah. Namun, hal tersebut harus didasari dengan sejumlah pertimbangan.

"Pertimbangannya dari jenis pekerjaan, hasil penilaian kinerja, kompetensi dalam mengoperasikan sistem dan teknologi informasi, laporan disiplin pegawai, kondisi kesehatan/faktor komorbiditas, tempat tinggal, kondisi kesehatan keluarga, riwayat perjalanan, riwayat interaksi, dan efektivitas pelaksanaan tugas," kutip surat tersebut.

1 dari 2 halaman

Kedua, Pengaduan Publik Tanpa Tatap Muka

publik tanpa tatap muka

Dalam surat edaran tersebut, Menteri Tjahjo juga meyakinkan kepada seluruh PNS untuk tetap menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi.

"Kementerian/Lembaga/Daerah melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan IT," jelas surat tersebut.

Selain itu, Menteri Tjahjo menyatakan penggunaan media informasi untuk publikasi dilakukan secara online. Hal ini ditujukan sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan.

Namun, bila tetap harus dilakukan secara langsung atau offline, Menteri Tjahjo menegaskan PNS tetap wajib memperhatikan protokol kesehatan.

"Output dari produk pelayanan yang dilakukan secara online maupun offline, perhatikan jarak aman, kesehatan, dan keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan secara langsung," tegas suara edaran tersebut.

2 dari 2 halaman

Aturan Ketiga, Minimalisasi Perjalanan Dinas

minimalisasi perjalanan dinas

Perjalanan Dinas umumnya dilakukan PNS dalam rangka program kerja, baik luar atau dalam kota. Namun untuk saat ini, dipertegas lewat surat tersebut, ada pun giat tersebut dilakukan dengan menggunakan IT dan media elektronik lainnya.

"Bila urgensinya tinggi, rapat bisa tetap dilaksanakan dengan memperhatikan physical distancing dan jumlah peserta dan perjalanan dinas yang dilakukan secara selektif," tandas surat tersebut.

Reporter: Ditto Radityo

Sumber: Liputan6

  [bim]

Baca juga:
Saat Gaji TGUPP Tak Terkena Dampak Covid-19
Pemerintah Perpanjang Masa Kerja dari Rumah PNS Hingga 4 Juni 2020
DPRD DKI Minta TGUPP Sisihkan Pendapatan Bantu Tangani Covid-19
Kemenpan RB Akan Susun Skema Kerja ASN Saat New Normal
Menpan RB Tjahjo Kumolo: Sistem Kerja ASN Lebih Fleksibel Saat New Normal
Fakta-Fakta Gaji Ke-13 PNS 2020, Salah Satunya Bakal Turun di November
Jika Diberikan, Gaji Ke-13 PNS Cair Paling Cepat November 2020

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini