Di era Jokowi, kursi komisaris BUMN jadi tempat empuk mantan aktivis

Rabu, 23 September 2015 09:07 Reporter : Idris Rusadi Putra
Di era Jokowi, kursi komisaris BUMN jadi tempat empuk mantan aktivis Fadjroel Rahman dibotakin. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Sejak mulai berkuasa pada Oktober 2014, tradisi pemerintahan Jokowi-JK memberikan kursi komisaris perusahaan badan Usaha Milik negara (BUMN) pada bekas tim sukses, barisan politisi dari partai pendukung, pengamat politik, hingga mantan aktivis terus dilakukan. Sejumlah nama politisi dan pengamat politik menghiasi dinding susunan komisaris perusahaan pelat merah.

Sebut saja Velix Wanggai yang mendapat jatah kursi komisaris PT Antam Tbk, lewat Rapat Umum Pemegang Saham pada 31 Maret 2015. Di sektor perbankan ada nama-nama seperti Pataniari Siahaan di jajaran Komisaris Independen BNI, Cahaya Dwi Rembulan Sinaga di kursi Komisaris independen Bank Mandiri, atau Sonny Keraf di daftar Komisaris BRI.

Wakil Bendahara DPP PKB Imas Aan Ubudiyah ditunjuk menjadi komisaris independen. Ada pula nama anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Pamela Johanna yang ditempatkan sebagai komisaris independen di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom).

Tiap kali ada barisan pendukung Jokowi yang masuk jajaran komisaris perusahaan BUMN, direksi selalu kompak menjawab bahwa itu merupakan keputusan pemegang saham. Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

Menteri BUMN Rini Soemarno pernah dimintai komentar soal ini. Dia membantah pemilihan tim sukses yang menjadi komisaris berbau politis. Menurut dia, komisaris hanya bertugas sebagai pengawas dewan direksi bukan pengambil kebijakan perusahaan.

Rini menegaskan komisaris yang ditunjuk tersebut tidak harus sesuai dengan bidang yang dikuasai. Pasalnya, komisaris juga harus belajar mengenai tata cara pengelolaan perusahaan. Selain itu, penunjukan komisaris hanya melalui pemegang saham bukan melalui fit and proper test.

Jajaran komisaris BUMN juga menjadi tempat kumpul para mantan aktivis. Merdeka.com mencatatnya. Berikut paparannya.

1 dari 4 halaman

Fadjroel Rachman

Fadjroel Rahman dibotakin. ©2013 Merdeka.com

PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengubah struktur pengurus perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini. Pengurus perseroan yang diubah adalah posisi komisaris utama dan direktur Adhi Karya.

Aktivis Muhammad Fadjroel Rachman masuk ke dalam Komisaris Utama menggantikan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-Pera Imam Santoso Ernawi. Sedangkan, Direktur Adhi Karya Haris Gunawan dan Direktur Utama PT Wika Realty Budi Sadewwa Soediro menggantikan direktur yang lama yaitu Supardi dan Giri Sudaryono.

"Keputusan tersebut diambil dari persetujuan pada RUPSLB," ujar Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan di Kantornya, Jakarta, Selasa (22/9).

Nama Fadjroel sudah tidak asing lagi di telinga. Dia termasuk salah satu aktivis yang lantang mengkritik pemerintah. Di masa orde baru dia sempat mendekam di LP Nusakambangan. Karirnya di dunia aktivis cukup panjang. Dia aktif mengembangkan Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia) atau Research Institute of Democracy and Welfare State. Fadjroel juga pernah aktif di Forum Demokrasi, Konfederasi Pemuda dan Mahasiswa Sosialis Indonesia (KPMSI), dan Masyarakat Sosial-Demokrat Indonesia (MSI/Ketua Badan Pekerja).

2 dari 4 halaman

Denny Indrayana

Denny Indrayana di KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Mantan aktivis yang juga mendapat kursi empuk komisaris perusahaan BUMN adalah Denny Indrayana. Dia didapuk duduk di kursi komisaris Pertamina EP. Keputusan pengangkatan ini setelah dirinya menandatangani penerimaan jabatan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina EP pada 4 Maret 2014.

Jabatan sebagai komisaris bukan kali ini saja diemban oleh doktor jebolan Universitas Melbourne, Australia itu. Sebelumnya, Denny juga menerima penawaran sebagai komisaris di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Jamsostek. Tugas sebagai komisaris utama Jamsostek diterima pada medio Februari 2013.

Denny merupakan aktivis antikorupsi. Namanya pernah tercatat sebagai Direktur Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi, Fakultas Hukum UGM. Denny juga pendiri sekaligus menjadi Direktur ICM (Indonesian Court Monitoring).

3 dari 4 halaman

Refly Harun

refly harun twitter. ©2014 Merdeka.com/Twitter

PT Jasa Marga Tbk menunjuk anggota tim sukses Jokowi-JK Refly Harun menjadi Komisaris Utama menggantikan Agoes Widjanarko yang pensiun dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Keputusan tersebut didapat dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang digelar hari ini, Rabu (18/3).

 "Penunjukan pak Refly ini untuk menguatkan dari sisi hukum perseroan," ujar Direktur Utama Adityawarman, Rabu (18/3).

Refly merupakan salah satu mantan aktivis yang mendapat jatah kursi empuk komisaris perusahaan BUMN. Darah aktivisnya sudah mengalir sejak duduk di kursi mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Dia dipilih sebagai ketua BEM FH UGM pada periode 1991-1992. Setelah berpredikat master hukum (LLM) di University of Notre Dame, Amerika Serikat (2007), pada 2008 Refly bergabung di LSM pemilu, Centre of Electoral Reform (Cetro) yang dipimpin Hadar Nafis Gumay.

4 dari 4 halaman

Chandra Hamzah

Chandra M Hamzah. merdeka.com

Bank Tabungan Negara (BTN) menunjuk Chandra Hamzah sebagai komisaris utama. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menggantikan Sukardi Rinakit yang mengundurkan diri.

Chandra bakal bekerja sama dengan tujuh komisaris BTN lainnya. Yaitu Kamaruddin Sjam, Arie Coerniadi, Catherinawati, Hadiman, Sumiyati, Fajar Harry Sampurno, dan Lucky Fathul Azis.

Rekam jejak Chandra sebagai aktivis sudah mulai terlihat saat dia menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Chandra tercatat pernah menjadi Komandan Resimen Mahasiswa UI dan Ketua Senat Mahasiswa UI. Usai kuliah dia membidani lahirnya Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Chandra juga pernah aktif di YLBHI.

[noe]
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini