Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui, pandemi Covid-19 menjadi tekanan berat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, penerimaan negara menurun sedangkan kebutuhan belanja meningkat.

Pada akhirnya pemerintah pun memperlebar defisit hingga 6,09 persen terhadap PDB pada 2020. Meski begitu, defisit APBN 2020 Indonesia relatif rendah di antara negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Dari rencana awal defisit kami 1,76 persen, karena Covid-19 dan penerimaan rendah, defisitnya menjadi 6 persen. Bukankah ini relatif rendah dibandingkan dengan negara negara OECD lainnya?" katanya ketika berdialog dengan Sekjen OECD Angel Gurria secara virtual, Kamis (18/3).

Bendahara Negara itu menyebut, pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah beberapa kali merombak APBN secara hati-hati. Pelebaran defisit hingga di atas 6 persen itu sangat jauh dari situasi normal yang selalu di bawah 3 persen.

Menurutnya, belanja negara utamanya diarahkan kepada penanganan pandemi dari sisi kesehatan, perlindungan masyarakat miskin dan rentan, serta menjaga kelangsungan dunia usaha terutama UMKM. Hasilnya cukup efektif dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Sementara jika dilihat dari angka kemiskinan tidak terlalu melebar. Angka kemiskinan pada September 2020 tercatat 27,55 juta jiwa atau 10,19 persen. Angka ini lebih kecil dari prediksi lembaga dunia seperti World Bank yang mencapai 11,8 persen.

"Kami fokus untuk memastikan upaya pemulihan tetap berlanjut, dan pada saat kami melihat jika ada kelompok-kelompok yang masih membutuhkan bantuan," ujarnya.