Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam acara One Hour University di Kementerian ESDM, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyinggung posisi peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB) di Indonesia.

Kepada seluruh ratusan Aparatur Negeri Sipil (ASN) di lingkungan Kementerian ESDM, Sri Mulyani menyampaikan kemudahan berbisnis di Indonesia saat ini sudah dalam kondisi yang baik. Sebab, selama kurun waktu 5 tahun ke belakang Indonesia mampu melesat dan berada di peringkat 70-an.

"Indonesia dari sisi perbaikan global competitivenes kita dan EoDB meningkat luar biasa. World Bank keluarkan indeks kompetitif itu bagaimana negara menciptakan lingkungan untuk bisnis mudah untuk lancar," katanya saat menjadi pembicara di Kementerian ESDM, Rabu (15/5).

Pejabat Bendahara Negara ini mengatakan posisi peringkat kemudahan bisnis di Indonesia saat ini pun lebih baik dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain. Karena apabila berkaca pada 5 tahun lalu posisi Indonesia masih berada di atas 100 setara dengan Rusia dan India.

"Posisi Rusia, India (waktu itu) sama kaya Indonesia, karena di atas 100. Waktu itu Presiden Rusia sampai minta datangkan World Bank untuk mendapatkan masukan," katanya.

Seperti diketahui, dalam laporan World Bank, Indonesia mendapatkan skor EoDB di angka 67,96. Angka tersebut naik 1,42 persen jika dibanding dengan tahun lalu, yakni 66,54. Namun meskipun skor Indonesia naik, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia turun ke posisi 73 dari sebelumnya di posisi 72.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melihat masih adanya hambatan-hambatan regulasi dalam kemudahan berusaha atau ease of doing business. Untuk itu dia meminta regulasi yang dianggap menghambat segera dipangkas dan proses deregulasi harus dilakukan tepat waktu.

"Saya masih melihat sekarang ini peraturan menteri yang baru yang terus bermunculan harusnya sudah tidak ada lagi peraturan baru yang semakin menambah persoalan dan mestinya regulasi itu stabil," tegas Presiden Jokowi.

"Kalau dibuat juga dengan konsultasi publik yang baik berkali-kali, berbulan-bulan dan transparan sehingga jangan sampai tahu-tahu keluar mendadak, keluar peraturan menteri kaget semua, ramai semuanya," tandasnya.