Detail 6 Kementerian dan Lembaga Penyumbang PNBP Terbesar dari 2016 Hingga 2020
Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang berkontribusi memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan jumlah terbanyak sepanjang 2016 hingga 2020.
Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Slamet Widodo mengatakan, penerimaan PNBP K/L terbesar berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
"Penerimaan Kominfo dari 2016-2020 sekitar Rp14 sampai Rp19 triliun. Dibandingkan kementerian lain, jauhnya sangat signifikan," ujar Slamet dalam webinar Visi Integritas, Senin (3/5).
Secara rinci, pada tahun 2016, Kominfo menyumbang PNBP sebesar Rp14,9 triliun, Rp17,8 triliun pada 2017, Rp17,7 triliun pada 2018, Rp19 triliun pada 2019 dan Rp18,3 triliun pada 2020.
Posisi kedua ialah Kementerian Perhubungan dengan PNBP sejak 2016 mencapai Rp5,6 triliun, Rp6 triliun pada 2017, Rp6,8 triliun pada 2018, Rp7,8 triliun pada 2019 dan Rp6,1 triliun pada 2020.
Posisi ketiga diduduki oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan PNBP tahun 2016 sejumlah Rp4,7 triliun, Rp10,2 triliun pada 2017, Rp9,7 triliun pada 2018, Rp9,4 triliun pada 2019 dan Rp7,6 triliun pada 2020.
Selanjutnya, di peringkat keempat, Kementerian Hukum dan HAM menyumbang PNBP tahun 2016 sebanyak Rp3,4 triliun, Rp3,2 triliun pada 2017, Rp3,6 triliun pada 2018, Rp4,4 triliun pada 2019 dan Rp3,3 triliun pada 2020.
Lalu posisi kelima ialah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan PBNP sebanyak Rp1,2 triliun pada 2016, Rp200 miliar pada 2017, Rp1 triliun pada 2018, Rp700 miliar pada 2019 dan Rp3,3 triliun pada 2020.
Terakhir, Kementerian ATR/BPN, dengan PBNP sejumlah Rp2,1 triliun pada 2016, Rp2,3 triliun pada 2017 dan 2019, Rp2,2 triliun pada 2018 dan Rp1,7 triliun pada 2020.
Slamet mengatakan, potensi PBNP ke depan juga akan semakin besar, terutama untuk sektor informatika.
"Mungkin kalau ingin menjaga penerimaan dari K/L, mungkin dari Kominfo termasuk yang penting," ujarnya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaMenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar
Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca SelengkapnyaKabar Gembira, PNS Bakal Dapat THR dan Cair Pertengahan Ramadan 2024
Mengenai besarannya baik untuk THR dan gaji ke-13, Kementerian Keuangan masih menunggu pengumuman dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung.
Baca SelengkapnyaJangan Lupa Cek Rekening, Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Awal Maret 2024
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji ASN dan TNI/Polri sebesar 8 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Baca SelengkapnyaRespons PDIP Soal Tiga Kali Prabowo Setuju dengan Gagasan Ganjar Saat Debat Ketiga Capres
Debat ketiga capres bertema pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaOJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?
Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca Selengkapnya