Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat sampai akhir Desember 2020 total utang pemerintah sebesar Rp6.074,56 triliun sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68 persen. Secara nominal, utang pemerintah ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Hal ini disebabkan pelemahan ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

Berdasarkan data dari APBN KITA, Kementerian Keuangan, komposisi utang pemerintah pusat ini didominasi dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Tercatat sampai akhir Desember 2020 utang dalam bentuk SBN mencapai Rp5.221,65 triliun atau 85,96 persen dari posisi utang.

Adapun rinciannya terdiri dari pasar domestik dan valas. Dari pasar domestik terkumpul Rp4.025,62 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara sebanyak Rp3.303,78 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara Rp721,84 triliun.

Sedangkan dari valas totalnya Rp1.196,03 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara Rp946,37 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara Rp249,66 triliun.

Sementara itu, sisa utang pemerintah berasal dari pinjaman sebesar Rp852,91 triliun atau 14,04 persen. Terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp11,97 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp840,94 triliun.

Lebih rinci, komponen pinjaman luar negeri terdiri dari bilateral, multilateral dan bank komersial. Antara lain pinjaman bilateral sebanyak Rp333,76 triliun, pinjaman multilateral Rp464,21 triliun dan pinjaman bank komersial Rp42,97 triliun.

Dari sisi mata uang, utang pemerintah ini didominasi dengan mata uang rupiah. Besarnya 66,47 persen dari total komposisi utang pada akhir Desember 2020.

Dominasi mata uang ini seiring dengan kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik dan penggunaan valas sebagai pelengkap untuk mendukung pengelolaan risiko utang valas.

Peringkat Utang Indonesia

Di penghujung tahun 2020, Japan Credit Rating (JCR) mengafirmasi peringkat kredit Indonesia pada peringkat BBB+ dengan outlook stabil. Hal ini mencerminkan terjaganya keyakinan stakeholder internasional terhadap ketahanan perekonomian Indonesia di tengah tekanan pandemi.

Selain itu,potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pengelolaan utang Pemerintah yang terkendali turut menambah keyakinan global terhadap Indonesia. Peringkat kredit ini adalah bukti pengakuan atas kesungguhan kerja Pemerintah dalam menyehatkan dan memulihkan ekonomi Indonesia.