Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat seiring peringatan Global Hari Habitat Dunia 2020. Jokowi menekankan bahwa rumah layak adalah kebutuhan dasar semua orang di seluruh dunia yang akan memperkuat keluarga, sebagai pilar utama kekuatan bangsa, sekaligus berperan sebagai benteng pertahanan pertama melawan berbagai risiko kesehatan termasuk pandemi Covid-19.

"Pemerintah berupaya keras agar setiap warga negara dapat menempati rumah layak huni. Sejak tahun 2015 telah dilaksanakan program Satu Juta Rumah. Target pembangunan satu juta unit rumah per tahun sudah berhasil dilampaui pada tahun 2018 dengan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual pada acara Peringatan Global Hari Habitat Dunia 2020 yang digelar di Kota Surabaya.

Peringatan Global Hari Habitat Dunia tahun ini mengangkat tema 'Housing for All: A Better Urban Future' yang dinilai oleh Presiden sebagai tema yang sangat relevan untuk seluruh dunia.

Hingga saat ini pemerintah Indonesia juga terus berusaha mengembangkan inovasi pembiayaan untuk meningkatkan akses rumah bagi masyarakat dalam fokus kelompok tersebut.

Partisipasi swasta, partisipasi masyarakat, dan partisipasi lembaga keuangan, terus didorong. Pelaksanaan Undang-Undang Tabungan Perumahan rakyat (Tapera) yang memberikan jaminan ketersediaan sumber dana jangka panjang dan berkelanjutan terus pemerintah jaga.

Presiden Jokowi memberikan perhatian serius pada peningkatan kualitas kampung kumuh yang ada di sejumlah wilayah di Indonesia.

Program Perbaikan Kampung dan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dilaksanakan dengan menitikberatkan pada kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam menyediakan pelayanan dasar seperti air bersih dan sanitasi yang layak.

Selain itu seperti negara-negara lain di dunia yang saat ini tengah sibuk menangani pandemi Covid-19, Indonesia menjadikan pandemi ini sebagai sebuah pembelajaran untuk membangun perkotaan tangguh dan sehat di masa mendatang.

"Pandemi Covid-19 juga menjadi momentum pembelajaran dan refleksi untuk merancang kebijakan perencanaan dan pengelolaan perkotaan yang inklusif dan berkeadilan, meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana alam maupun bencana non-alam, termasuk ketangguhan terhadap wabah penyakit," ucap Presiden Jokowi dikutip dari Antara.

Presiden Jokowi berharap agar para delegasi dari seluruh negara dapat saling berbagi gagasan, bertukar pengetahuan, keahlian, dan pengalaman, serta menjalin kerja sama dan memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan ketangguhan kota menghadapi pandemi dan juga bencana lainnya.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan pentingnya agenda baru perkotaan. "Kita ketemu di Surabaya untuk meyakinkan kepada dunia bahwa agenda baru perkotaan tidak bisa ditunda-tunda lagi," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, 55 persen penduduk dunia tinggal di perkotaan dan pada tahun 2050, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan diperkirakan meningkat hingga 68 persen. Laju peningkatan tertinggi terjadi di Benua Asia dan Afrika.

"Indonesia pada tahun 2030 diprediksi memiliki jumlah penduduk sekitar 300 juta jiwa dan 63 persen tinggal di perkotaan," ujarnya.

Dia menilai agenda baru perkotaan menjadi sangat penting. Jika tidak disiapkan secara serius, maka pertumbuhan pesat tersebut bisa memicu permasalahan mulai dari kepadatan penduduk dan kemiskinan, lingkungan, ketersediaan ruang publik, ketersediaan infrastruktur dasar terutama air bersih dan sanitasi, termasuk juga masalah perumahan dan masalah perkotaan.

"Namun jika ditangani dengan baik, saya berkeyakinan urbanisasi dapat menjadi peluang kemajuan bangsa, menjadi pusat kreativitas dan inovasi, memacu pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup warganya," ujarnya.

Katalis Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimuljono mengungkapkan sektor perumahan dan pengembangan perkotaan merupakan dua elemen penting untuk menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi.

"Perumahan dan pengembangan perkotaan merupakan dua elemen penting yang menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan mitigasi risiko bencana," ujar Menteri Basuki dalam pidatonya yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga.

Menurut Menteri PUPR, maka dari itu kebijakan pembangunan dan penyediaan perumahan merupakan kunci untuk mewujudkan pengembangan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Basuki juga menambahkan bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam pembangunan perkotaan, perumahan dan infrastruktur di Indonesia.

Pertama, disparitas dalam pembangunan ekonomi masih terdapat di wilayah Indonesia barat dan timur.

Tantangan kedua yakni indeks daya saing Indonesia. Kendati mengalami peningkatan dalam aspek perekonomian, Indonesia masih harus terus mengejar dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Kemudian urbanisasi menunjukkan 56 persen masyarakat Indonesia tinggal di wilayah perkotaan dan terus meningkat. Pola semacam ini menimbulkan dampak tak terhindarkan yakni kapasitas kota yang kurang merata dan memadai dalam pasokan air bersih dan sistem sanitasi.

Tantangan berikutnya yakni pandemi Covid-19 yang menjadi ancaman baru. Pemerintah Indonesia berupaya memitigasi dampak pandemi melalui pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu ketahanan pangan merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi kelangkaan pangan dan mendukung keamanan nasional.

"Pembangunan infrastruktur terus menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Infrastruktur merupakan salah satu alat untuk mengentaskan kemiskinan dengan membuka akses dan mempercepat nilai tambah perekonomian rakyat, sekaligus pada saat bersamaan indeks daya saing Indonesia juga meningkat," kata Menteri PUPR.