Deretan Strategi Pemerintah Tekan Emisi Karbon Sesuai Paris Agreement

Selasa, 19 November 2019 13:13 Reporter : Wilfridus Setu Embu
Deretan Strategi Pemerintah Tekan Emisi Karbon Sesuai Paris Agreement Menko Luhut Panjaitan dan Menteri Soeharso Manoarfa Bahas Pemindahan Ibu Kota. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan Indonesia tengah berusaha untuk menekan emisi karbon. Hal ini merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjalankan Paris Agreement.

Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional hingga 2030.

Sebagai informasi, Paris Agreement merupakan kerangka kebijakan jangka panjang bagi negara-negara untuk mengurangi emisi karbon. Dengan demikian, kenaikan suhu dunia bisa di bawah 2 derajat per tahun.

"Sekarang masih dilakukan. Kita masih lakukan perbaikan-perbaikan, penggunaan mobil listrik salah satu," kata dia, Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (19/11).

Selain itu, penggunaan biodiesel juga terus didorong. Sejauh ini Indonesia telah mengimplementasikan B20. Pada 2020 nanti Indonesia berencana mulai menjalankan implementasi B30.

"Supaya mengurangi fosil, penggunaan listrik matahari, angin, biotermal disesuaikan dengan market," ujar dia.

Indonesia juga bakal mendorong pemanfaatan energi ramah lingkungan alias green energy. Salah satu hal yang dikedepankan dalam mendorong hal tersebut, yakni penggunaan teknologi yang mumpuni.

"Syarat yang saya sebutkan tadi kita tidak mau melihat teknologi-teknologi kelas dua yang datang ke Indonesia," tegas dia.

1 dari 2 halaman

Luhut: Negara Barat Sangat Butuh Kita dalam Pengurangan Emisi

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam upaya pengurangan emisi karbon di dunia. Dengan kawasan hutan Indonesia yang luas, Indonesia bisa menyerap karbon dioksida (carbon credit).

Sebab itu, salah satu caranya ialah dengan mengoptimalkan potensi sawit. "Jangan lupa banyak makanan yang membutuhkan kelapa sawit dan rasanya segala macam. Tapi kita pemerintah sepertinya ditekan terus karena alasannya deforestasi, itu kan tidak benar," tuturnya.

"Sebetulnya itu karena kita ini penghasil karbon kredit terbesar di dunia, saya ulangi, terbesar di dunia. Jadi Barat itu sangat membutuhkan kita, kita saja yang selama ini tidak sadar itu," tambahnya.

Karena itu, pemerintah terus mengupayakan program mandatori campuran solar dengan biodesel (B20) agar terus ditingkatkan kedepannya. "Salah satu yang sudah jelas policy pemerintah adalah B20 sampai B100. dengan demikian kita tidak tergantung dengan Eropa saja," paparnya.

"Jadi Barat sangat membutuhkan kita, selama ini kita tidak sadar itu. Sekarang kita mulai sadar mulai eksplore teliti dan segera nanti akan kami bawa ke masyarakat-masyarakat Eropa," tegasnya.

2 dari 2 halaman

LIPI Usul Pemberian Sanksi untuk PLTU Hasilkan Karbon Tinggi

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengusulkan pemberian sanksi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menghasilkan karbon tinggi.

Peneliti Pusat Ekonomi LIPI, Maxensiun Tri Sambodo mengatakan, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen atas upaya sendiri, dan 41 persen dengan menjalin kerjasama internasional di tahun 2030.

"Namun demikian kondisi saat ini berdasarkan pengamatan peneliti ada kekhawatiran terjadi pada peningkatan persentase tersebut sehingga akan sulit tercapai," kata Max di Kantor LIPI.

Sektor pembangkit listrik menjadi salah satu kunci bagi pengurangan emisi karbon. Namun demikian, transisi menuju pembangunan dengan emisi rendah karbon bukanlah hal yang mudah.

Menurutnya, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan baru untuk menekan produksi karbon, Max mengusulkan sanksi untuk PLTU penghasil karbon tinggi, hal ini untuk mengontrol kerusakan lingkungan akibat hasil pembakaran batubara dari PLTU.

"Memang alternatif terbaik mendorong ultra super critical, memang Indonesia perlu memberikan pinalti carbon polusi, untuk carbon yang tidak terkendali," tutur Max.

Max menyebutkan sanksi tersebut berupa pajak karbon, dengan besaran tergantung tingkat karbon yang dihasilkan dan kadar kerusakan lingkungan di wilayah. "Kita bisa berikan carbon ta, kita amankan daerah lain. Mungkin itu alternatif yang bisa diterapkan," tandasnya.

[bim]

Baca juga:
KLHK Gelar Operasi 30 Hari Perangi Pencemaran Laut
Bendung Karet Tirtonadi Solo Dipenuhi Limbah Busa Rumah Tangga
Tidak Tahan Bau Busuk Pabrik Serat Rayon, Warga Sukoharjo Mengadu ke DLH
Pemkot Medan Kesulitan Atasi Kiriman Bangkai Babi, Penguburan Massal Terkendala
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Kegiatan Tambang Nikel di Pulau Wawonii Dihentikan
Plt Wali Kota Medan Bentuk Timsus Tangani Bangkai Babi Dibuang di Sungai

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini