Merdeka.com - Dalam lima tahun terakhir, World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia mencatat terdapat peningkatan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan Bea Masuk Imbalan (BMI) secara global. Pada tahun 2013, tercatat 182 kasus dan di tahun 2018-2019 melonjak hingga 244 kasus.

"Di mana dari 182 kasus di tahun 2013 menjadi 244 kasus di tahun 2018-2019. Tindakan trade remedi yang dilakukan Indonesia sejak tahun 1995-2019 tercatat sebanyak 84 kasus atau kurang 2 persen dari pengenaan trade remedi secara global," kata Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Srie Agustina dalam web seminar (webinar) 'Trade Remedi di Masa Pandemi: Peluang dan Tantangan', Senin (8/6).

Srie mengatakan, terdapat sepuluh besar negara yang sering menuduh Indonesia melakukan instrumen trade remedies, yaitu instrumen yang digunakan secara sah untuk melindungi industri dalam negeri suatu negara dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuknya bisa berupa bea masuk antidumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

Negara tersebut yaitu India 54 kasus, Amerika Serikat 37 kasus, Uni Eropa 37 kasus, Australia 28 kasus, Turki 23 kasus, Malaysia 19 kasus, Filipina 15 kasus, Afrika selatan 14 kasus, Brazil 11 kasus, dan lainnya 90 kasus.

Untuk produk ekspor Indonesia yang rentan mengalami tuduhan selama ini adalah produk baja 63 kasus, tekstil 55 kasus, produk kimia 50 kasus, produk mineral 37 kasus, dan produk kayu 52 kasus.

"Untuk anti dumping sejak berdirinya WTO sampai dengan 2019 Indonesia tercatat berada di peringkat ke-8 negara yang paling sering menjadi target dalam penyelidikan dan penerapan anti dumping measure di dunia," katanya.

Menurutnya, dari 212 jumlah inisiasi penyelidikan anti dumping sejumlah 140 kasus atau sekitar 66 persen dari inisiasi berakhir pada pengenaan BMAD, dengan kata lain tuduhan anti dumping tersebut yang berhasil dipaparkan di tengah jalan dalam proses penyelidikannya adalah 34 persen.

Negara Target Pengenaan BMAD

Selain itu, Srie menyebutkan negara-negara di dunia yang sering menjadi target pengenaan BMAD China 1008 kasus, Korea 283 kasus, Taipe 210 kasus, Amerika Serikat 189 kasus, Jepang 164 kasus, Thailand 161 kasus, India 144 kasus, dan Indonesia 140 kasus.

"Melihat ini kita mengambil sisi positifnya saja, karena Indonesia juga dipandang sebagai kekuatan setara dengan negara-negara industri dunia tersebut, karena Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-8," ujarnya.

Sementara itu, untuk tuduhan anti subsidi Indonesia menduduki peringkat ke-4 sebagai negara yang paling sering menjadi objek tuduhan anti subsidi, dan negara ke-7 terbesar dunia yang paling sering digunakan BMI setelah China, India, Korea, Uni Eropa, Brazil dan Italia.

"Kita perlu waspada karena tuduhan subsidi melibatkan pemerintah yang dianggap memberikan subsidi secara tidak sah kepada pelaku ekspor, sehingga produk ekspor yang dihasilkan bersaing dengan pasar dunia dengan harga murah yang tidak wajar , dan mendistorsi harga pasar," ujarnya.

Namun ternyata tidak semua penyelidikan anti subsidi berakhir pada pengenaan atau hanya 58 persen saja yang berakhir pada pengenaan Bea Masuk Imbalan, sisanya bisa ditangkal. Tentunya setelah kita melakukan pembelaan bersama secara efektif dan terkoordinasi.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com