Merdeka.com - Transportasi atau yang sering disebut mobilitas, saat ini menjadi sebuah kombinasi antara mobilitas fisik dan mobilitas informasi. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin dalam konferensi pers virtual yang dilakukan dengan Media atau wartawan dengan tema 'Transportasi dalam Tatanan Baru', Senin (15/6).

Terkait dengan tema yang dibahas pada konferensi pers virtual tersebut, Deputi Ridwan mengatakan pada Minggu 14 Juni 2020 telah diputuskan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Surat Edaran Nomor 8 tahun 2020 bahwa untuk menghindari penumpukan atau kerumunan manusia di transportasi umum maka dibuat pengaturan jam kerja yang berbeda antar-kelompok karyawan. Pengaturan jam kerja tersebut menurut Deputi Ridwan dibagi menjadi dua dengan perbandingan yaitu 50:50 dengan selisih 3 jam.

"Ini adalah upaya keras yang kita lakukan bersama-sama, di mana ketika kita telah menyediakan sarana transportasinya sudah maksimal, tidak bisa ditambah lagi, maka yang kita upayakan kemudian adalah demand management, jadi dari sisi penggunaannya yang kita tata agar pada jam yang sangat sibuk tidak terlalu banyak orang yang berkumpul di stasiun kereta api atau di kereta apinya sendiri. Itu yang tadi malam dilakukan", jelas Deputi Ridwan.

Deputi Ridwan mengatakan penyebaran Covid-19, 80% lebih disebabkan oleh mobilitas manusia. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan agar mobilitas manusia bisa produktif dan aman, maka dibuat jam kerja yang berbeda sehingga orang yang bepergian pun berbeda.

Selain itu, Deputi Ridwan menilai pengaturan pembagian jam kerja juga akan berjalan efektif. Jika hari ini masih terjadi penumpukan penumpang, khususnya di KRL namun kondisinya lebih terkendali karena dalam praktiknya masih sesuai dengan standar protokol kesehatan Covid-19.

"Jadi jumlah penumpangnya lebih banyak, kondisi antrean lebih terkendali di KRL khususnya. Itu menurut saya adalah sebuah kemajuan," ungkapnya.

Dalam jangka panjang, Deputi Ridwan berkeyakinan pembagian jam kerja tersebut akan mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta. Selain itu juga dengan berkurangnya kendaraan dampak positifnya adalah menurunnya konsentrasi emisi karbon di kota-kota besar seperti di Jakarta. Artinya, secara lingkungan ini akan memberikan dampak sangat positif.

"Yang paling mendasar juga kita dapat meningkatkan kualitas hidup, karena tidak harus terburu-buru, stress akan berkurang, waktu dengan keluarga akan lebih banyak. Hal-hal yang seperti itulah dampak positifnya," tuturnya.

Di luar itu, tambah Deputi Ridwan, secara umum proyek-proyek infrastruktur dan transportasi masih terus didorong untuk dipercepat guna mempercepat kebangkitan perekonomian. Beberapa proyek besar pun terus berjalan. Jika ada kendala, menurut Deputi Ridwan itu adalah hal wajar pada saat sekarang ini, namun sudah dipersiapkan untuk antisipasinya.

Dalam kesempatan ini, Deputi Ridwan juga membahas mengenai proyek Kereta Api cepat Jakarta – Bandung yang secara keseluruhan saat ini masih terus berjalan. Proyeknya pun sudah cukup maju.

"Beberapa kendala kalau terkait dengan Covid-19 saya kira hari ini tidak ada yang tidak terkait, yang penting adalah antisipasi kita untuk menyelesaikannya. Memang ada mobilitas dan pengadaan infrastruktur yang terkendala," jelasnya.

Namun, tambah Deputi Ridwan, secara umum proyek jalan terus. Pembebasan lahan yang belum 100% masih ada sedikit kendala juga sudah terlihat titik terang penyelesaiannya.

Untuk kereta api Jakarta – Surabaya menurut deputi Ridwan, terlepas Indonesia sedang bermitra dengan Jepang untuk studinya, namun keputusan soal mitra baru berada di tangan pemerintah Indonesia.

"Yang paling penting dia efisien dan kalau sudah terbangun nanti dia memberikan tawaran yang baik bagi masyarakat, yang menguntungkan tentunya," kata deputi Ridwan.

Jika di tengah perjalanan, tambah Deputi Ridwan ada mitra baru yang membawa manfaat dan semua pihak setuju, ini tentunya tidak tertutup.

Progres Ibu Kota Baru

Ditanya mengenai progress perencanaan Ibu Kota Baru oleh Media, Deputi Ridwan menjelaskan bahwa statusnya masih sama yaitu pematangan perencanaan. Seperti diketahui sebelumnya, keputusan pemerintah untuk pemindahan ibu kota baru ini sudah solid. Bahkan sebelum ada Covid-19 ini, menurut Deputi Ridwan arahan umum terkait Ibu Kota baru ini yaitu melakukan percepatan dan percepatan.

"Dalam tatanan persiapan, secara teknis sudah tergambarkan hanya memang ada beberapa sisi seperti pertama, pendalaman data ini harus lebih dilakukan. Kedua, skema smart city yang akan dibangun sudah tergambarkan secara visual namun secara teknisnya sedang dimatangkan," tuturnya.

Berikutnya terkait dengan Investasi, Deputi Ridwan mengatakan pemerintah harus melakukan pemilahan investasi terkait proyek Ibu Kota baru ini. "Mana yang akan disediakan oleh pemerintah dan mana pula yang akan kita undang investor swasta baik dalam maupun luar negeri untuk berpartisipasi. Terakhir perencanaannya masih sampai di sana," kata Deputi Ridwan.

Kendaraan Listrik

Disinggung mengenai kendaraan listrik, Deputi Ridwan menjelaskan secara prinsip pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk mendorong mengenai penggunaan kendaraan listrik, termasuk membangun industri kendaraan listrik beserta infrastruktur pendukungnya di Indonesia.

"Ada tiga sisi yang perlu kita lakukan, satu kita harus mencari cara supaya impor BBM berkurang, kedua ramah lingkungan kita harus mengurangi pembakaran BBM. Ketiga kita harus menggunakan kapasitas terpasang listrik kita," jelasnya.

Selain itu jelas Deputi Ridwan, Indonesia punya kelebihan tentang ketersediaan bahan baku untuk membuat baterai. Kemudian pemerintah juga menginginkan pasar besar Indonesia untuk otomotif dapat juga dinikmati oleh industri nasional sehingga dapat mendorong pemain dalam negeri yang ingin membangun kendaraan bermotor listrik.

Untuk memicu itu semua, menurut Deputi Ridwan memang ada fasilitas yang dilakukan salah satunya yaitu memberikan kemudahan dalam bentuk insentif-insentif.

"Jadi, sebelum kendaraan listrik nasional bisa kita bangun di dalam negeri kita dorong agar dapat dimudahkan mendatangkan kendaraan bermotor listrik dari luar atau impor dalam jumlah tertentu dan waktu periode tertentu," ungkap Deputi Ridwan

Terkait kendaraan listrik ini, untuk prioritas Indonesia adalah kendaraan bermotor berbasis baterai. Menurutnya kendaraan bermotor listrik yang lain tidak difasilitasi lebih banyak.

"Saat ini terus berlangsung pembangunan infrastruktur pengisian, listriknya juga sudah berlangsung, beberapa perusahaan sudah mulai. Dan yang menarik industri dalam negeri sudah memperlihatkan kapasitasnya, misalnya BPPT sudah membangun stasiun pengisian kendaraan listrik sendiri dan sudah dimanfaatkan," katanya.

Jadi artinya, tambah Deputi Ridwan rencana pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di dalam negeri masih terus berlangsung sampai saat ini.