Merdeka.com - Hari ini, ratusan pegawai PT Merpati Nusantara Airlines menggeruduk kantor Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka bersuara lantang menuntut pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN untuk mencari solusi terkait gaji mereka yang belum dibayar sejak 8 bulan terakhir serta uang THR yang juga tak dibayarkan.

Namun mereka harus menelan kekecewaan lantaran tidak bisa bertemu dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Mereka hanya diterima Deputi bidang usaha jasa keuangan Gatot Trihargo. Ketua Serikat Pegawai Merpati, Purwanto menilai, hal itu membuktikan masalah ini tak ditanggapi serius oleh pemegang saham Merpati yakni pemerintah.

"Kita jauh-jauh bukan untuk bertemu Deputi, tapi ketemu Pak Menteri (Dahlan Iskan). Kalau cuma untuk ketemu Deputi, kita bisa tungguin di kantor (Merpati)," ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (12/8).

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menyebut, Dahlan Iskan tidak bisa berdialog dengan karyawan Merpati karena tengah berada di Makassar. "Apa yang disampaikan teman-teman telah juga disampaikan ke Dahlan Iskan. Namun karena beliau sedang tidak ada, maka keluhan karyawan Merpati ditampung ke Deputi," tambah dia.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan Kementerian BUMN Gatot Trihargo akhirnya menerima dialog dengan karyawan Merpati. Dia mengklaim telah mengeluarkan kebijakan sebagai solusi masalah yang dihadapi Merpati. Namun kebijakan yang diambil pemerintah tidak secara langsung menyasar persoalan tertundanya gaji pegawai.

"Kebijakan tersebut, kami mohon kepada seluruh karyawan Merpati untuk dimonitor," ucap Gatot.

Dia menyebut dua kebijakan utama yang dimaksud adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama 65 hari dan kebijakan menggandeng partner untuk menghidupkan kembali Merpati atau KSO (Kerja Sama Operasi).

"Kami juga memiliki strategi dan opsi lain seperti restrukturisasi utang Merpati yang akan dijadikan saham sebanyak Rp 7,6 triliun. Ini adalah opsi-opsi yang bisa kami lakukan," jelas dia.