Defisit transaksi berjalan sektor jasa tak bisa diselesaikan pemerintah sejak era SBY
Merdeka.com - Anggota Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Ina Primana, menyebut bahwa pemerintah belum mampu menyelesaikan tren defisit transaksi berjalan pada sektor jasa. Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2010-2018 sektor jasa tercatat terus mengalami defisit.
"Dari 2010 sampai 2018 kuartal II ini banyak negatif. Sebetulnya bisa menjadi pemikiran kritis kita, apakah memang seperti ini terus, apakah masa kita diam saja? dari 2010 sampai sekarang ini kita transaksi berjalan (sektor jasa) defisit," kata Ina dalam diskusi yang digelar di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (27/9).
Ina mengatakan, kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam memberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) alias tarif 0 persen terhadap sektor jasa perlu diperhatikan. Sebab, aturan ini masih membatasi untuk jenis-jenis sektor jasa mana saja yang atas ekspornya diberikan PPN 0 persen.
"Sehingga apa yang terjadi? Apakah dari Kemenkeu PPN ini mendiamkan juga gitu di tengah situasi seperti ini? Apa yang kira-kira mesti diperbaiki," imbuh Ina.
Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2010 memang baru ada tiga jenis jasa yang ekspornya dikenakan PPN tarif sebesar 0 persen yaitu jasa maklon, perbaikan perawatan, dan kontruksi. Sedangkan di luar jenis jasa tersebut, atas eskpornya masih dikenakan PPN tarif 10 persen
Tak hanya PPN, persoalan lain yang menurutnya tidak kalah penting dalam mendongkrak pertumbuhan di sektor jasa adalah sumber daya manusia. "Memang harus dilihat, kalau ada juga harus melihat dari tenaga kerjanya, sejauh mana tenaga kerja kita ini mampu bersaing," terangnya.
Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah agar persoalan tren defisit transaksi berjalan di sektor jasa ini dapat ditangani secara serius. Dengan demikian, ini juga akan berdampak pada sektor perekonomian Indonesia.
"Kita harus punya strategi yang tepat juga jadi jangan sampai ada kesalahan di dalam penetapan PPN gitu atau kesalahan mempersiapkan SDM kita untuk memasuki pasar ini gitu loh. Di sisi lain tenaga kerja asing dibuka. Jadi ini ada hal-hal yang perlu kita cermati bersama," jelasnya.
Ina menambahkan, meski transaksi berjalan di sektor jasa mengalami defisit, namun ada beberapa sektor jasa yang memang menunjukkan tren cukup positif. Oleh karena itu, beberapa sektor unggulan seperti pariwisata perlu digenjot kembali.
"Yang positif ini harus kita dorong mau tidak mau. Thailand itu tertingginya dapatnya dari pariwisata. Jasa perjalannya itu jadi bisa menutup transaksi berjalan sehingga bisa surplus," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?
Beras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ternyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara
Kenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.
Baca SelengkapnyaStrategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPegawai Bisa Terima THR Lebih Besar dari Gaji, Ini Syarat dan Ketentuannya
Menaker Ida bilang ada perusahaan yang membayar THR lebih besar dari ketentuan.
Baca SelengkapnyaSudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026
Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.
Baca SelengkapnyaQ&A: Fakta dan Penjelasan Lengkap Aturan Pembatasan Barang dari Luar Negeri yang Diizinkan Masuk oleh Bea Cukai
Salah satu aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Selengkapnya