Merdeka.com - Pemerintah telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) tahun anggaran 2017. Dalam penyusunan tersebut, pemerintah menaikkan defisit anggaran sebesar Rp 36,1 triliun, yakni dari Rp 296,7 triliun pada APBN-P 2016 menjadi Rp 332,8 triliun atau sebesar 2,41 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan dengan meningkatnya defisit di tahun 2017, maka pemerintah juga akan menaikkan pembiayaan utang negara dari Rp 371,6 triliun pada APBN-P 2016 menjadi Rp 389 triliun.

"Defisit anggaran Rp 332,8 triliun atau 2,41 persen dari PDB. Defisit tersebut harus dibiayai, maka pemerintah akan menarik pinjaman sebesar Rp 389 triliun," kata Darmin di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (16/8)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menambahkan, untuk melakukan pembiayaan defisit melalui utang, maka pihaknya akan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat kebijakan tersebut menjadi lebih dalam.

Menurutnya, semakin maju suatu negara, maka harus memiliki kemampuan dari finansial institusinya, diversifikasi instrumen dan volume transaksi. Tujuannya agar negara tersebut mampu mendanai kebutuhan ataupun ekspansi lembaga-lembaga di dalamnya.

"Finansial sektor di Indonesia baik volume transaksi atau diversifikasi instrumen itu yang selalu kami koordinasikan dan sinkronkan agar kita semua bisa membuat finansial sektor baik itu perbankan atau finansial institution. Agar makin lama maka stabil dan jadi sumber penerimaan utama," imbuh Sri di tempat yang sama.