Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021 di kisaran 3,21 hingga 4,17 persen terhadap PDB. Bersamaan dengan itu, rasio utang di kisaran 36,67 sampai 37,97 persen terhadap PDB.

"Besaran pembiayaan defisit di atas 3 persen ini mengacu kepada Perppu No. 1/2020, agar proses pemulihan berjalan secara bertahap dan tidak mengalami hard landing yang berpotensi memberikan guncangan bagi perekonomian," ujarnya saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro 2021 di DPR, Jakarta, Selasa (12/5).

Sri Mulyani mengatakan, pembiayaan tahun depan akan dilakukan secara terukur dan berhati-hati dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan yang berkelanjutan (sustainable) agar rasio utang terjaga dalam batas aman.

"Pemerintah terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), termasuk mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya," jelasnya.

Dia menambahkan, kebijakan fiskal menjadi instrumen yang sangat strategis dan vital dalam proses pemulihan ekonomi tahun depan. Kebijakan sisi pembiayaan tahun 2021 diarahkan untuk mendukung countercyclical stabilisasi ekonomi.

Berbagai langkah dilakukan, pertama peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, UMI, dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua, pendalaman pasar, efisiensi cost of borrowing, dan efektivitas quasi fiskal untuk akselerasi daya saing dan peningkatan ekspor.

"Ketiga, dukungan restrukturisasi BUMN, penguatan BLU dan Sovereign Wealth Fund untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi pembangunan," tandasnya.

Rekomendasi BPK

Auditor Utama II Badan Periksa Keuangan (BPK) Laode Nusriad memberikan rekomendasi agar utang pemerintah tak menumpuk. Sebab, utang selalu menjadi pembahasan menarik karena masyarakat memiliki kekhawatiran negara tak mampu melunasi utang.

Rekomendasi pertama adalah memperjelas pembagian tugas antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam hal menetapkan kebijakan pasar Surat Berharga Negara (SBN). Apalagi dalam penanganan Virus Corona, BI dilibatkan di pasar perdana.

"Kementerian Keuangan bersama BI untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang dalam menetapkan kebijakan pasar SBN. Apalagi sekarang kita lihat di Perppu ada BI masuk ke pasar perdana. Sedikit banyak ada mengarah ke situ rekomendasinya," ujarnya melalui Video Conference, Jakarta, Senin (11/5).

Rekomendasi kedua adalah penyempurnaan kebijakan khususnya untuk private placement atau penanaman saham secara pribadi. Pemerintah harus memperjelas ukuran yang jelas mengenai hal tersebut.

"Kedua, bagaimana menyempurnakan kebijakan, khususnya private placement. Karena yield-nya tidak bisa diukur. Mungkin perlu ada ukuran yang jelas terkait private placement," jelas Laode.

Selanjutnya, BPK juga merekomendasikan agar pemerintah melakukan monitoring terhadap pembayaran utang. "Kemudian monitoring untuk mencegah keterlambatan pembayaran kupon, ini masalah pelunasan utang," katanya.

Terakhir, BPK juga merekomendasikan masalah risiko manajemen keuangan negara. "Ini sudah harus mulai dibuat kerangkanya, termasuk parameter pemanfaatan utang untuk belanja produktif," tandas Laode.