Merdeka.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mencatat ada 20,9 juta angkatan kerja per tahun di Indonesia. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih minim, atau hanya sekitar 7 juta per tahun.

Saat bersaman, penyerapan tenaga kerja BUMN, ASN, dan TNI/Polri hanya mampu menyerap 1 juta tenaga kerja per tahun.

"Hari ini kita 7 juta eksisting lapangan kerja, angkatan kerja kita 20,9 juta per tahun, pasca covid-19 itu kita sekitar 5-6 juta (pekerja) yang kena PHK," kata dia dalam Rilis Survei Nasional Proyeksi Ekonomi Politik Nasional di YouTube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12).

"Penerimaan karyawan BUMN PNS, TNI/Polri paling tinggi setahun itu 1 juta, sisanya mau kemana? Apakah mereka akan jadi pengangguran?," tanya Bahlil.

Menurut Bahlil, pembukaan lapangan kerja sejalan dengan tingkat investasi yang masuk ke dalam negeri. Ini juga jadi alasan pemerintah membuka gerbang untuk investasi dari berbagai pihak.

"Maka pak Presiden dalam berbagai arahan kepada kami, layani investor dengan baik buka investasi selama memenuhi aturan perundang-undangan di negara kita, tujuannya adalah menciptakan lapangan pekerjaan," ungkapnya.

Investasi dan Lapangan Pekerjaan

Bahlil juga menyinggung kaitannya investasi dan penyediaan lapangan kerja. Dia turut mengacu hasil survei dari Poltracking Indonesia. Menurut survei, sekitar 60,2 persen masyarakat merasa puas dengan penciptaan lapangan kerja. Sementara, dari sisi pembukaan investasi yang dilakukan pemerintah, sebanyak 57,6 persen publik mengaku puas.

"Memang ini korelasinya sama dengan pencapaian investasi. Jadi memang rumus menciptakan lapangan pekerjaan itu adalah bagaimana investasi. Dan hari ini persoalan paling besar selain bahan pokok, itu adalah pekerjaan," ujarnya.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai memiliki peranan besar dalam membuka lapangan kerja. Selain fokus pada aspek bisnis, BUMN juga memiliki kewajiban sebagai agen pembangunan.

"Pada prinsipnya BUMN itu bisa mengisi atau melakukan langkah yang tidak umum yang biasanya dilakukan perusahaan yang fully commercial," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal di Jakarta, Kamis (8/12).

Faisal mengapresiasi komitmen BUMN dalam mendukung keberlangsungan dan kemajuan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Faisal, langkah ini amat tepat mengingat kontribusi sektor UMKM sangat besar dalam membuka lapangan kerja.

"Padahal kalau kita melihat serapan tenaga kerja, jelas UMKM jauh lebih banyak. Tetapi perkembangannya tidak maksimal karena mereka punya keterbatasan banyak hal dari dana, kapasitas, dan akses pasar," ujar Faisal.