Merdeka.com - Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin terdampak covid-19, nyatanya menuai polemik. Sebab, realisasi di lapangan dinilai rawan tak tepat sasaran. Mulai dari potensi adanya data fiktif, hingga perubahan situasi sosial daerah yang tidak diperbarui. Sehingga data orang miskin berpotensi tidak akurat.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, menjelaskan bahwa yang paling sulit dari realisasi bantuan sosial (bansos) ini adalah pada koordinasi. Di mana jumlah penerima seharusnya diperbarui setiap periode tertentu.

Menurut Pahala, dalam kebijakan pemerintah terkait penanganan covid-19, termasuk implementasi Rp405 triliun untuk masyarakat terdampak, KPK bertindak untuk melakukan koordinasi dan monitoring, dan bukan pencegahan potensi korupsi.

"Jadi dalam penanganan covid-19 ini yang Rp405 triliun, masuk ke tempat saya (KPK) sebagai koordinasi dan monitoring daripada pencegahannya," kata dia dalam diskusi daring Syndicate Forum, Jumat (15/5/2020).

"Koordinasi di negara kita ini memang penyakit," cetus Pahala.

Menurutnya, dari berbagai subsidi atau bansos yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin, seharusnya sudah ada basis datanya. Sehingga, jika semua data itu solid, kata Pahala, tidak perlu lagi membuat pendataan baru untuk penyaluran bansos covid-19.

Dalam hal ini, Pahala menilai Pemda telah lalai dalam memberikan data yang akurat terkait masyarakat miskin. Sebab, banyak daerah yang tidak memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)-nya, sehingga berpotensi adanya data fiktif.

"Saya menggaris bawahi, Pemerintah daerah itu lalai. Jadi itu harusnya di-update DTKS oleh Dinas Sosial setahun 2 kali, tahun lalu dinaikkan setahun 3 kali, sekarang setahun 4 kali," kata dia.

Sejak 2018, lanjutnya, hanya ada sekitar 280 Pemda yang melakukan update, sisanya tidak ada pembaruan sama sekali. "Jadi orang miskinnya di situ aja terus. Satu, belum tentu ada NIK-nya, kedua, belum tentu dia masih miskin. Itu kewajiban Pemda (untuk meng-update)," bebernya.

Namun demikian, Pahala juga mengungkapkan adanya kemajuan dalam pendataan ini, yakni internal Kementerian Sosial yang menggabungkan data PKH dengan DTKS. "Itu kemajuan. Kemajuan kedua, pendataan dengan dukcapil berjalan di tingkat pusat, di tingkat daerah tinggal dipastikan saja updating ini," imbuhnya.

Menteri dan Kepala Daerah Saling Tunjuk

Soal data kemiskinan, baik pemerintah pusat maupun daerah juga tak ingin disalahkan. Pemda menyalahkan Kemensos yang menggunakan data lama dalam distribusi bansos.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, data yang dipakai pemerintah untuk penerima Bansos tidak mutakhir. Sementara angka kemiskinan selalu berubah-ubah.

“Kalau pemerintah pakai datanya kan data lama yang dari TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) sehingga tidak ada verifikasi ulang ya banyak yang salah, banyak ada yang sudah meninggal. Ada salah sasaran, ya pasti. Cuma di bawahnya repot juga,” jelas Ade Yasin saat dihubungi merdeka.com.

Dalam hal bantuan Covid-19 ini, Kabupaten Bogor telah menyiapkan anggaran sendiri. Per kepala keluarga akan mendapatkan 30 Kg beras.

"Bantuan beras 30 kg per KK (Kepala Keluarga)," kata dia.

Menurut dia, untuk menjalankan program tersebut, pihaknya telah menganggarkan sekitar Rp188 miliar. "Kalau kita kan menganggarkan 200.000 penerima, KK. Sekitar Rp188 miliar untuk beli beras. Masing-masing KK dapat 30 kilogram," jelas dia.

Itu hanya satu contoh keruwetan penyaluran Bansos yang dilakukan pemerintah pusat kepada warga miskin. Bahkan, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar, sampai ngamuk-ngamuk. Dia curhat, warganya sudah kelaparan, tapi BLT belum juga cair. Salah satu kendalanya, mereka yang tercatat penerima BLT, tak boleh terima bansos lain.

Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara menjelaskan detil proses penyaluran bansos melalui data yang dimilikinya. Dalam hal ini, Kemensos tak memakai data dari BPS.

Pria yang akrab disapa Ari ini menuturkan, awalnya data diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Statistik Nasional tahun 2015. Lalu, pusat data informasi Kemensos setiap 3 bulan melakukan pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial Kabupaten atau Kota.

"Lebih baik tau prosesnya dulu, semua kan pake proses. Kita gak akan asal tulis data lah," ucap Juliari kepada merdeka.com, Selasa (28/4).

Ari menjelaskan, Dinas Sosial daerah mengumpulkan data-data warga dari hasil musyawarah desa di kabupaten atau musyawarah kelurahan untuk kota. Dia bilang, proses itu sudah digunakan sejak lama.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6