Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Maret 2021 mencapai Rp144 triliun atau 0,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp76 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan, defisit Maret 2021 terjadi akibat penerimaan negara tak sebanding dengan belanja pemerintah. Di mana pendapatan negara hanya mencapai Rp378,8 triliun, sedangkan posisi belanja negara meningkat mencapai Rp523 triliun.

"Keseimbangan primer kita defisit 0,82 persen dari PDB dibandingkan bulan lalu 0,6 persen lebih dari PDB. Jadi ini semua dalam koridor yang bisa kontrol dan akan pantau terus," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/4).

Pendapatan negara hingga akhir Maret 2021 sebesar 21,7 persen dari APBN atau Rp378,8 triliun dari target sebesar Rp1.743,6 triliun. Dibandingkan tahun lalu, total pendapatan ini mengalami peningkatan 0,6 persen.

Adapun pendapatan negara yang mencapai Rp378,9 triliun tersebut berasal dari pajak sebesar Rp228,1 triliun, Kepabeanan dan Cukai R62,3 triliun, PNBP Rp88,1 triliun, sedangkan hibah sebesar Rp0,3 triliun.

"Pendapatan negara tahun ini tumbuh 0,6 persen utamanya dilihat penerimaan pajak masih 5,6 persen lebih rendah dari tahun lalu, tapi kepabeanan dan cukai ada peningkatan dan 62,7 persen dan sudah terkumpul Rp62,3 triliun dibandingkan tahun lalu 2020 Rp18,6 triliun," jelasnya.

Sedangkan untuk belanja negara yang mencapai Rp523 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat yang terdiri dari kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L sebesar Rp350,1 triliun, dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp173 triliun.

"Untuk belanja negara sudah dibelanjakan Rp523 triliun sampai 31 Maret lebih tinggi 15,6 persen dibandingkan belanja tahun lalu Rp452,4 triliun," jelasnya.