Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution menghadap Presiden Joko Widodo. Darmin berkonsultasi terkait rencana peluncuran paket kebijakan ekonomi jilid 16.

"Tadi saya sampaikan ke Presiden (rencana peluncuran paket kebijakan ekonomi jilid 16), tapi dia (Presiden) minta nanti sajalah beres 17 Agustus (dulu)," jelas Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8).

Paket kebijakan jilid 16 nantinya fokus ke tata kerja pemerintah. Misalnya setiap lembaga dan kementerian harus membentuk satgas khusus guna mengawal kinerja lembaga dan kementerian itu sendiri.

"Selama ini kita belum mengubah. Selama ini kan kita jalan saja, kita sederhanakan kemudian berjalan. Nah ini benar-benar pelaksanaan, supaya ada yang mengawal, ada yang memonitor dan ada yang memfasilitasi," paparnya.

Paket kebijakan jilid 16 ini akan didukung Perpres. Perpres juga memuat sanksi yang akan dikenakan jika ada lembaga dan kementerian tidak menjalankan isi paket kebijakan tersebut.

"Urusan sanksinya di Perpres saja. Karena sebenarnya ini kan urusan Presiden yang dilaksanakan oleh menteri atau lembaga atau Pemda. Tentu nanti kita cantumkanlah setiap bulan laporan harus ada, kalau tidak selesai ya disitu (ada sanksinya)," jelasnya.