Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan reformasi lahan-lahan yang ada di Indonesia. Reformasi lahan ini juga bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada generasi milenial atau muda mendapatkan rumah.

Darmin mengungkapkan permasalahan lahan ini menjadi masalah besar. Selain itu, katanya, Indonesia tak akan lolos dari jebakan kelas menengah atau middle income trap.

Apalagi, kenaikan gaji tenaga kerja hanya 5-10 persen per tahun. Namun, harga rumah naik 18 persen per tahun, sehingga generasi milenial tak akan bisa memiliki rumah di kota-kota karena harga rumah yang mahal.

"Pemerintah harus berani untuk beli landbank. Sebetulnya tanah pemerintah itu banyak juga tapi ada yang akalin. Contoh di Kemayoran, ada lapangan golf luasnya 104 hektar, perumahan mewah enggak laku itu," ujar Darmin di Kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Rabu (8/2).

Selain itu, mantan Gubernur Bank Indonesia ini menyebutkan banyak lahan-lahan pertanian dan perusahaan kelapa sawit yang tak memiliki sertifikat resmi. Sebanyak 11 juta hektar lahan tak memiliki surat sertifikat yang resmi. Darmin menegaskan hanya 2,1 juta hektar dari 11 juta hektar lahan yang digarap perusahaan berizin.

"Masih ada 2,7 juta hektar paling sedikit enggak jelas surat-suratnya. Di antara 2,7 juta itu, 2,1 juta milik perusahaan, sisanya rakyat. Ya mungkin punya izin lokasi, tapi tidak punya surat, tidak punya sertifikat. Lahan memang perlu reformasi, pengendalian, tapi persoalan tanah kita ricuh. Kita cek lahan petani yang bukan punya petani, banyak itu," pungkasnya.