Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi belanja program prioritas untuk perlindungan sosial telah disalurkan sebesar Rp14,6 triliun. Realisasi di bulan Januari 2023 lebih besar dibandingkan realisasi untuk program kesehatan sebesar Rp5,3 triliun dan ketahanan pangan Rp860 miliar.

"Belanja perlindungan sosial ini lebih besar dari anggaran kesehatan dan pangan. Kita sudah belanja Rp14,6 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (22/2).

Realisasi belanja perlindungan sosial lebih banyak disalurkan melalui belanja non kementerian lembaga dalam bentuk subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR). Per Januari 2023, belanja untuk subsidi KUR telah mencapai Rp10,7 triliun.

"Belanja non KL ini kami bayar subsidi KUR agar masyarakat UMKM ini mendapatkan bunga murah karena APBN belanjakan subsidi Rp10,7 triliun," kata dia.

Tujuannya, agar pelaku usaha tidak terbebani dengan bunga kredit yang merangkak naik seiring dengan kebijakan suku bunga yang ditetapkan regulator. Cara ini ditempuh sebagai upaya dari pemerintah agar pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) tetap memiliki akses modal namun tidak terbebani bunga pinjaman.

"Ini cara pemerintah melindungi UKM agar dapat askes modal tapi tidak menanggung biaya bunga yang cenderung meningkat karena kenaikan inflasi dan suku bunga," kata dia.

Selain itu, penyerapan anggaran perlindungan sosial juga dilakukan oleh 2 kementerian lainnya. Realisasi belanja perlindungan sosial telah disalurkan melalui kementerian lembaga senilai Rp3,9 triliun oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Agama.

Penggunaan anggaran di Kementerian Sosial dilakukan untuk penyaluran bantuan sosial bencana dan asistensi penyandang disabilitas. Sementara itu, penggunaan anggaran di Kementerian Agama dilakukan melalui penyaluran bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Dalam program ini, penerima manfaat merupakan mahasiswa di kampus yang berada dalam naungan Kementerian Agama. “Bantuan KIP ini beasiswa kepada para mahasiswa di lingkup Kementerian Agama, kalau Kemendikbud masuknya di dana transfer,” kata dia mengakhiri.