Dana mengendap Rp 214 triliun, Presiden Jokowi tegur kepala daerah

Reporter : Hana Adi Perdana | Kamis, 4 Agustus 2016 12:16
Dana mengendap Rp 214 triliun, Presiden Jokowi tegur kepala daerah
Presiden Jokowi. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan dan menggunakan anggaran APBD yang masih mengendap. Sebab, dengan semakin cepatnya uang yang dikeluarkan dari APBD, akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Segera itu keluarkan anggaran APBD, seawal mungkin setiap tahunnya. Karena uang itu akan beredar dan akan menambah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota, dan provinsi," kata Jokowi dalam Rakornas TPID di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (4/8).

Mantan Walikota Solo ini menyebut, pada Mei 2016 lalu, uang mengendap yang ada di APBD kabupaten/kota dan provinsi secara keseluruhan masih ada sebesar Rp 246 triliun. Sedangkan pada Juni 2016, mengalami penurunan menjadi Rp 214 triliun.

"Uang Rp 264 triliun itu besar sekali. Kalau uang ini keluar semua, pertumbuhan ekonomi kita akan terdongkrak naik. Juni turun jadi Rp 214 triliun tapi masih di atas Rp 200 triliun, hati-hati bapak ibu Gubernur, Bupati maupun Walikota. Ini keterlambatan realisasi seperti ini jangan diteruskan. Stop. Harus segera dikeluarkan," jelasnya.

Selain itu, kata Jokowi, semakin cepatnya uang yang mengendap dikeluarkan oleh pemerintah daerah, maka akan sangat membantu daerah-daerah yang sangat lemah dalam sektor swasta.

"Tanpa uang ini dikeluarkan, dari mana uang beredar di daerah apalagi daerah yang tidak punya kekuatan di sektor swastanya akan lebih berat lagi. Jadi penting. Segera keluarkan, segera lelang uang di Mei Rp 246 triliun, dan Juni Rp 214 triliun. Juli saya belum dapat angkanya. Ini masalah yang berkaitan dengan APBD," pungkasnya.

Berikut daftar Provinsi paling tinggi yang memiliki simpanan uang yang mengendap :

1. DKI Jakarta (Rp 13,9 triliun)

2. Jawa Barat (Rp 8 triliun)

3. Jawa Timur (Rp 3,95 triliun)

4. Riau (Rp 2,86 triliun)

5. Papua (Rp 2,6 triliun)

6. Jawa Tengah (Rp 2,46 triliun)

7. Kalimantan Timur (Rp 1,57 triliun)

8. Banten (Rp 1,5 triliun)

9. Bali (Rp 1,46 triliun)

10. Aceh (Rp 1,4 triliun)

Berdasarkan Kabupaten :

1. Bogor (Rp 1,9 triliun)

2. Badung (Rp 1,6 triliun)

3. Bandung (Rp 1,6 triliun)

4. Bekasi (Rp 1,5 triliun)

5. Malang (Rp 1,5 triliun)

6. Tanah Laut (Rp 1,4 triliun)

7. Kediri (Rp 1,4 triliun)

8. Berau (Rp 1,3 triliun)

9. Mimika (Rp 1,3 triliun)

10. Nias (Rp 1,3 triliun)

Berdasarkan Kota :

1. Medan (Rp 2,2 triliun)

2. Surabaya (Rp 1,8 triliun)

3. Tangerang (Rp 1,6 triliun)

4. Cimahi (Rp 1,5 triliun)

5. Depok (Rp 1,3 triliun)

6. Semarang (Rp 1,1 triliun)

7. Magelang (Rp 1,1 triliun)

8. Tangerang Selatan (Rp 1 triliun)

9. Serang (Rp 948 miliar)

10. Mojokerto (Rp 917 miliar)

Baca juga:
Ada aplikasi e-FLPP, pengajuan KPR rumah subsidi kini cukup 3 hari
Penerimaan pajak minus Rp 219 T, ini belanja dipangkas Sri Mulyani
Diapit sejumlah menteri, Jokowi pimpin Rakornas TPID
Menkeu Sri Mulyani pangkas belanja negara Rp 133,8 triliun
Indonesia dan Aljazair sepakat kerja sama sektor industri
Rupiah melemah ke level 13.159 per USD
Dari Sri Mulyani hingga Jokowi kumpul atur strategi atasi inflasi

[idr]

Rekomendasi Pilihan


Komentar Anda



BE SMART, READ MORE