Dana Bagi Hasil 2022 Meroket, Ini Alasannya
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyebut Dana Bagi Hasil tahun 2022 mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Hal itu disampaikan Menkeu dalam konferensi pers APBN KITA November 2022.
"Untuk TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) tahun ini kita lihat Dana Bagi Hasil mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Ini bisa dilihat yaitu yang dibagi hasilkan dengan kenaikan harga-harga komoditas, maka daerah juga akan mendapatkan bagi hasil," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (24/11).
Adapun penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Oktober 2022 secara nominal mengalami pertumbuhan sebesar 5,7 persen, tersalur sebesar Rp 679,23 triliun atau 84,4 persen dari total alokasi TKDD 2022. Berdasarkan pagu perpres 98, capaian ini lebih tinggi dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 642,63 triliun.
Sementara itu, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tercatat lebih tinggi karena kurang bayar dana bagi hasil (KB DBH) 2021 telah disalurkan sebesar Rp 22,9 triliun, serta DBH Reguler Tahun Anggaran 2022 telah disalurkan sebesar Rp 91,85 triliun lebih tinggi dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 53,88 triliun.
"Pemerintah sudah menaikkan DBH pada tahun lalu sebesar Rp 19,47 triliun. Namun tahun ini naik lebih tinggi lagi Rp 114,7 triliun," kata Menkeu.
Sementara itu, kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik lebih rendah karena dua hal, yakni pertama, penurunan kinerja penyampaian laporan dana TPG sebagai syarat penyaluran oleh Pemda tahun ini lebih sedikit (salur tahap III=345 daerah) dibandingkan tahun lalu (salur tahap III=520 daerah).
Kedua, karena terdapat sisa dana BOS tahun 2020-2021 sebesar Rp 850 miliar di rekening sekolah berdasarkan hasil verifikasi Kemendikbudristek. Penyaluran dana BOS tahap II dan III memperhitungkan sisa dana BOS di rekening sekolah tersebut.
Selanjutnya, Menkeu menyampaikan penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) tahap I sebesar 50 persen telah disalurkan seluruhnya, namun nominalnya lebih rendah, disebabkan alokasi DID tidak sebesar tahun lalu.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Bongkar Penyebab Masih Mahalnya Harga Beras
Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Januari hingga Februari terjadi defisit ketersediaan beras dari petani sebesar 2,7 juta beras.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun
Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaPemilu Satu Putaran Dinilai Berdampak Baik ke Investasi, Ini Alasannya
Pemilu 2024 akan diselenggarakan secara serentak pada Rabu, 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBeras Mahal dan Langka, Begini Strategi Bapanas Turunkan Harga
Kenaikan harga beras saat ini telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaWaspada DBD di Indonesia Melonjak Sampai Bulan April, Kenali Gejalanya
Per 1 Maret 2024, tercatat kasus DBD mencapai 16.000 kasus
Baca Selengkapnya