Dana Asing Keluar RI Akibat Corona di Kuartal I 2020 Lebihi Saat Krisis 2008

Senin, 11 Mei 2020 10:02 Reporter : Dwi Aditya Putra
Dana Asing Keluar RI Akibat Corona di Kuartal I 2020 Lebihi Saat Krisis 2008 Sri Mulyani. ©2017 merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mencatat arus modal keluar dari pasar keuangan Indonesia pada periode Januari-Maret 2020 atau kuartal pertama mencapai Rp145,28 triliun. Arus modal keluar tersebut jauh lebih besar dibandingkan periode krisis keuangan 2008 dan tamper tantrum pada 2013 silam.

Dia menyebut pada krisis keuangan 2008 arus modal asing keluar hanya mencapai Rp69,9 triliun. Sedangkan, pada 2013, terjadi caiptal outflow lebih rendah sebesar Rp36 triliun.

"Capital outflow periode Januari-Maret Rp145,28 triliun adalah lebih dari dua kali lipat yang terjadi pada saat guncangan krisis global," kata Menteri Sri Mulyani dalam rapat KSSK secara virtual, di Jakarta, Senin (11/5).

Menurutnya ini menjadi perhatian khusus Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Di mana Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) secara bersama-sama mencari cara agar arus modal keluar tidak terjadi lebih besar lagi.

"Ini menjadi perhatian dari KSSK yang kemudian menjadi bahan di dalam pembahasan pada pertemuan," kata dia.

1 dari 1 halaman

Rupiah Melemah Tajam

tajam

Di samping itu, menjadi perhatian pemerintah khususnya KSSK adalah nilai tukar Rupiah yang mengalami eskalasi sangat tinggi. Pada Februari nilai tukar berada pada Rp14.318 per USD. Namun, memasuki pekan kedua Maret terjadi pelemahan ke Rp14.778 per USD.

"Dan terus berlanjut sampai 23 maret level Rp16.575 per USD. Atau pelemahan 15,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya," kata dia

Dalam kondisi berbagai indikator keuangan yang alami gejolak, maka pemerintah memerlukan berbagai langkah cepat dan luar biasa terutama dikaitkan dengan langkah penanganan Covid-19 dan penyebarannya, serta dampak sosial eknomi dan stabilitas keuangan.

Oleh karena itu, pada 31 Maret 2020 Presiden telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yakni kebijakan keuangan negara dan stabilitas sitem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Dalam rangka hadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional tersebut maka Perppu merupakan landasan hukum untuk mengatasi kondisi kegentingan yang memaksa dan juga landasan hukum bagi langkah-langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah untuk cegah terjadinya disrupsi lebih tinggi dari Covid-19," tandas dia.

[bim]

Baca juga:
Kontak dengan Pasien Positif Covid-19, 28 Warga Tambora jadi ODP dan Isolasi Mandiri
KAI Mulai Buka Tiket Perjalanan Luar Biasa, Ini 3 Rute Beroperasi
Mulai 12 Mei, KAI Operasikan Kereta Khusus Dari Jakarta dan Bandung ke Surabaya
Izin Kilat Jamu DPR
Bisnisnya Terdampak Covid-19, Ruben Onsu Curhat Sambil Nangis ke Sandiaga Uno
Polemik Jamu DPR Asal China Buat Pasien Corona
Pelajaran Lagi dari Korsel, Jangan Buru-Buru Longgarkan Pembatasan Sosial

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini