Dahlan tak konsisten soal penjualan aset perusahaan BUMN

Kamis, 28 November 2013 08:29 Reporter : Wisnoe Moerti
Dahlan tak konsisten soal penjualan aset perusahaan BUMN Dahlan Iskan di KMP Port link. ©Foto/dok BUMN

Merdeka.com - Saat ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi menteri BUMN, Dahlan Iskan punya segudang pekerjaan. Tidak hanya menjauhkan perusahaan BUMN dari kepentingan politik, tapi meningkatkan kinerja perusahaan BUMN sekaligus menjaga aset-aset negara yang dikelola perusahaan BUMN.

Aksi-aksi dan kebijakan Dahlan membenahi perusahaan BUMN, kerap melahirkan blunder dan mendapat kritik keras dari pelbagai pihak. Salah satunya saat Dahlan mengeluarkan SK Menteri BUMN No 236 tahun 2011 mengenai penjualan aset BUMN.

Saat itu, Dahlan mengungkapkan alasannya memperbolehkan penjualan aset BUMN. Dahlan sempat menyebut, setidaknya ada enam kriteria melepas aset BUMN. Mulai dari disita pengadilan, konsolidasi aset beberapa BUMN yang tidak tercatat, diagunkan kepada bank, perubahan peruntukan yang dilakukan pemda, perusahaan tidak bisa membayar gaji karyawan, hingga kepentingan umum. Terlebih, perusahaan-perusahaan itu tidak lagi produktif.

Sadar melakukan blunder dan mendapat kritik keras dari DPR, SK tersebut akhirnya dicabut. Terlebih Dahlan dianggap melanggar tiga UU sekaligus yakni UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN dan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Belakangan, kasus penjualan aset BUMN kembali mengemuka setelah Dahlan berencana menjual TelkomVision. Saat mengisi seminar di hadapan guru besar dan akademisi Universitas Indonesia, Dahlan kembali mendengungkan soal penjualan perusahaan BUMN. Dia mengaku belajar dari China soal pelepasan dan penjualan perusahaan BUMN.

"Saya Pengen BUMN yang setengah mati itu diberi ke karyawannya seperti di China. Ini biar mereka semangat lagi dan di China itu terbukti. Saya mau seperti itu. Tapi aturan kita belum ada yang kesana. Ini agar BUMN kita produktif," ujar Dahlan di Jakarta, Rabu (27/11).

Beberapa BUMN yang dianggap merugi bisa dijual ke pihak lain agar tidak membebani keuangan negara.

"Di China, BUMN yang dianggap penting dan strategis itu dimiliki 100 persen oleh pemerintah. Yang dianggap kurang strategis pemerintah jual 50 persen. BUMN yang tidak produktif sama sekali, dijual. Tapi jualnya ke karyawan dan pengelolanya bukan pihak luar," papar Dahlan.

Dahlan meminta perusahaan BUMN yang tidak produktif untuk dijual. Sebab, jika sudah tidak mampu menjalankan operasionalnya maka akan membebani keuangan negara.

"Saya sebenarnya menginginkan BUMN yang setengah-setengah (tidak sanggup menjalankan operasional) itu dilepas (dijual) saja," tegasnya.

Tanpa perusahaan BUMN, negara masih bisa maju. Dia mencontohkan di Amerika Serikat dan inggris yang tidak ada perusahaan BUMN seperti di Indonesia.

"Di AS tidak ada BUMN, tapi maju. Inggris dulu banyak BUMN, tapi sekarang sudah ada yang dijual dan negara itu juga maju. Karena itu menurut saya seharusnya di sini (Indonesia) melakukan hal yang sama. Tapi kita tidak bisa melakukan hal sama," jelasnya.

Pernyataan Dahlan soal penjualan aset BUMN ini tidak konsisten. Sebab, apa yang disampaikan Dahlan di hadapan akademisi bertolak belakang dengan yang disampaikannya tiga hari sebelumnya. Saat itu, Dahlan mengatakan, aset tidak produktif dan mangkrak milik perusahaan BUMN, sesungguhnya bisa dikembangkan ke sektor usaha properti.

Perusahaan BUMN tidak dapat begitu saja membiarkan asetnya tidak produktif dan akhirnya dilelang. Dahlan menegaskan, setiap perusahaan BUMN tidak boleh melakukan pelepasan aset. "Enggak boleh aset dilepas," tegasnya. [noe]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Dahlan Iskan
  3. BUMN
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini