Dahlan pilih ke Jambi dari pada rapat dengan DPR
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan kembali tidak menghadiri panggilan dari Komisi VII DPR, terkait verifikasi temuan kerugian PT PLN sebesar Rp 37 triliun pada tahun 2009-2010 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Staf Ahli Bidang Tata Kelola BUMN Harry Susetyo Nugroho mengatakan Menteri BUMN Dahlan Iskan tengah berada di Jambi.
Dahlan Iskan tengah bertemu dengan pimpinan pemerintah daerah setempat untuk membicarakan program pembiayaan mikro (microfinance). "Jadi tidak hadir pada malam ini," kata Harry dalam rapat kerja di DPR, Rabu (24/10).
"Ini sudah kedua kalinya, lebih baik ditunda. Kalau ketiga kalinya beliau tidak datang lagi, kita upayakan pemanggilan paksa, ini tidak main-main," ujar Anggota Komisi VII DPR, Alimin Abdullah.
Kehadiran Dahlan dinilai penting mengingat kedudukannya sebagai mantan Direktur Utama PLN, Selain Dahlan Iskan, Menteri ESDM Jero Wacik dan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan juga tidak dapat menghadiri RDP ini.
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2009 dan 2010 menunjukkan kerugian yang cukup signifikan dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Nilainya mencapai Rp 37 triliun.
Hasil audit tersebut menjelaskan bahwa kerugian negara tersebut terjadi karena PLN masih menggunakan bahan baku BBM. Padahal, jika menggunakan gas dipercaya lebih efisien dari segi harga karena lebih murah. Karena masih BBM, maka subsidi energi semakin besar sehingga merugikan negara.
"Karena ada juga yang kesalahan PLN, misalnya dalam kontrak tidak diatur sanksi," ujar Wakil Ketua BPK Hasan Bisri beberapa waktu lalu.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024
Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca SelengkapnyaKalurahan Pleret Bangun Kios Baru Manfaatkan Program Desa Brilian, Begini Dampaknya Bagi Pelaku UMKM
Mereka memanfaatkan bangunan senilai Rp500 juta hasil Program Desa Brilian. Namun mereka dikenakan tarif sewa lebih mahal untuk bisa berjualan di sana.
Baca SelengkapnyaDiresmikan Jokowi, Proyek Sistem Irigasi Gumbasa Telan Dana Rp256 Miliar Bisa Mengairi Sawah 12 Desa
Proyek sistem irigasi tersebut bermanfaat untuk mengairi sawah di 12 desa dan meningkatkan indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Sigi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaDadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung
Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa setelah menilai Dadan terbukti sebagai makelar kasus kepengurusan di MA bersama dengan Sekretaris MA; Hasbi Hasan.
Baca SelengkapnyaDuduk Perkara Kampanye Gibran di Maluku Berujung Dugaan Pelanggaran
Kampanye Gibran di Maluku melibatkan sejumlah kepala desa.
Baca Selengkapnya3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali
Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaPemerintah Ingin Gunakan Dana BOS Biayai Makan Gratis, Gibran: Kalau Ada Masukan akan Diperbaiki
Gibran menegaskan saat ini dirinya akan lebih fokus kepada pekerjaan sebagai Wali Kota Solo.
Baca Selengkapnya