Dahlan ngaku tidak bertanggung jawab soal inefisiensi PLN
Merdeka.com - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan mengatakan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas terjadinya inefisiensi PLN merugi Rp 37 triliun karena hal ini mengenai kekurangan pasokan gas.
"Temuan BPK tidak mengindikasikan penyimpangan dalam masalah ini," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/11)
Dia menegaskan kerugian diderita perusahaan listrik pada PLN karena kurangnya pasokan gas, bukan karena kesalahan pengelolaan ataupun korupsi. "BPK menyebut penyebab inefisiensi PLN bukan karena korupsi tapi kurangnya ketersediaan gas," ujarnya.
Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menduga Menteri BUMN Dahlan Iskan melakukan manipulasi mengenai inefisiensi PLN dan potensi kerugian negara yang mencapai Rp 37 triliun. DPR hari ini meminta penjelasan kepada Dahlan sebagai Mantan Dirut PLN yang memimpin PLN ketika itu.
Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon menegaskan pihaknya akan menanyakan semua detail penyebab kejadian yang berpotensi merugikan negara tersebut. Di antaranya apakah benar hanya karena ketidaktersediaan gas atau memang karena manipulasi.
"Kenapa operasi maintenance mahal? Apa iya cuma karena gas? Kok nggak dicari jalan keluarnya, kami akan tanyakan itu. Dan juga katanya keterlambatan pembangkit, kami akan tanyakan apa benar terlambat? Apa sengaja di perlambat? Dan juga mengenai sewa genset (yang) melanggar aturan tender dan juga apakah benar ada indikasi KKN kepada keluarga mereka (Dahlan)?" jelas Effendi.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah Wilayah Indonesia Alami Pemadaman Listrik, Salah Satunya Tarakan
PLN mengonfirmasi bahwa kondisi pasokan listrik hari ini di Tarakan memang defisit lantaran beban puncak berada di atas daya pasok.
Baca SelengkapnyaSanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Dicabut OJK, Akulaku PayLater Kembali Salurkan Pembiayaan
Akulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca SelengkapnyaTKN soal Salam 4 Jari: Kenapa Enggak Lima Jari? Dadah Sudah Selesai
Gerakan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pakar Nilai Sanksi DKPP kepada Ketua KPU Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran
Menurutnya, paslon 02 itu juga harus diakui memiliki dua titik noda soal etik.
Baca SelengkapnyaJelang Perayaan Hari Raya Galungan, PLN Imbau Masyarakat Perhatikan Jarak Aman Pasang Penjor
Jelang Perayaan Hari Raya PLN mencatat terdapat sebanyak 9 kasus gangguan listrik akibat penjor yang menyentuh kabel listrik di tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024
Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca SelengkapnyaDirektur Pileg: Efek Cak Imin Maju Cawapres, Kursi PKB di DPR Bertambah 23
Hasil ini diperoleh dari tabulasi internal PKB pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaBawaslu Nyatakan Prabowo Langgar Undang-Undang Saat Kampanye di Bengkulu
Bawaslu menyebut, pelanggaran itu diketahui setelah pihaknya melakukan klarifikasi dan kajian.
Baca SelengkapnyaCak Imin Bakal Laporkan Dugaan Kecurangan Pilpres di Kabupaten Batubara Jika Terbukti
Dalam rekaman yang beredar, muncul dugaan penggunaan dana desa untuk menangkan satu paslon.
Baca Selengkapnya