Merdeka.com - Sore ini, Rabu (27/2), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mendatangi markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya, meminta lembaga tersebut memeriksa tender pembangunan PLTU Kaltim dan PLTU Riau.

"Ini sebagai respons atas rumor terjadinya kongkalikong saat saya menjadi Dirut PLN. Saya minta KPK menyelidiki tender PLTU itu," ucap Dahlan sebelum berangkat ke KPK dari Kantornya, Jakarta, Rabu (27/2).

Menurut Dahlan, permintaannya kepada KPK sudah disampaikan melalui surat No-132/MBU/2013 perihal penyidikan tender PLTU Kaltim dan Riau.

"Adapun yang melatarbelakangi keinginan saya adalah karena adanya laporan disampaikan salah satu peserta tender yang merasa lebih berhak menang," jelas Dahlan.

Menanggapi hal ini, Dahlan telah meminta jajaran direksi untuk menunda pengumuman pemenang tender. Namun setelah diadakan pengecekan ulang, direksi menilai tidak ada yang salah.

"Saya minta pemeriksaan ulang seluruh proses tender dengan menghadirkan pihak yang kalah untuk diminta menjelaskan hitung-hitungannya disaksikan di level direksi. Kesimpulan direksi yang disampaikan kepada saya tetap, yang sudah ditetapkan tender itu yang menang," jelasnya.

Meski demikian, Dahlan ingin memastikan tidak ada tindakan yang melanggar etika dan hukum, baik di tingkat direksi sampai staf. Dahlan meminta pihak KPK dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan.

"Ini untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang membawa bawa nama saya yang tidak saya ketahui," tutup Dahlan.