Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat yang berwenang segera menuntaskan pengusutan dugaan penggelembungan atau mark up dana public service obligation (PSO) BUMN. Dia lebih senang jika nantinya BUMN tidak lagi dibebani tugas PSO.

"Diusut saja lah. Kalau PSO mau dicabut, dicabut saja," ujar Dahlan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (1/10).

Sebenarnya, menurut Dahlan, BUMN belum tentu suka menjalankan tugas PSO yang diberikan pemerintah. Justru, selama ini BUMN merasa terbebani oleh kewajiban tersebut.

"Jangan dianggap Pertamina, PLN, KAI itu sebang dapat tugas PSO. Jangan ada anggapan perusahaan yang mengemban tugas PSO merasa senang," ungkap dia.

Lebih lanjut, Dahlan menegaskan, program PSO sama sekali tidak menguntungkan sehingga layak untuk dicabut. "Mereka sudah kerja keras, kalau tidak menguntungkan, cabut saja," pungkas dia.